Dana Pilkada Medan Rp108,7 Miliar Aman Tak Direfocusing untuk Covid-19

MEDAN - Anggaran penyelenggaraan Pilkada Kota Medan 2020 sebesar Rp108,7 miliar yang sudah dialokasikan dalam kondisi aman dan tidak termasuk direfocusing, guna menangani pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman mengatakan, meskipun Pemko Medan saat ini telah melakukan refocusing anggaran guna menangani Covid-19, namun anggaran untuk Pilkada Kota Medan 2020 tidak terganggu. (BACA JUGA: KPU Kota Medan Lantik 453 PPS di Lima Zona)

"Guna mendukung penyelenggaraan pilkada, Pemko Medan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp108,7 miliar lebih. Dana yang telah dianggarkan untuk Pilkada Kota Medan 2020 tidak boleh diganggu meski Pemko Medan saat ini concern menangani pandemi Covid-19,” kata Wiriya Al Rahman ketika menghadiri Dialog Publik bertajuk “Kesiapan Anggaran Pilkada Kota Medan 2020” yang digelar Badan Kajian Srategis Al Washliyah Sumut di Studio Al Washliyah Sumut Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (23/6).

Dia mengatakan, sesuai dengan Permendagri No.20/2020, Instruksi Mendagri No.1/2020 serta Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri (Menteri Dalam Negeri & Menteri Keuangan), anggaran Pilkada tidak boleh diganggu.

“Dana pilkada tetap diamanatkan dan tidak boleh diganggu. Itu jelas dan tegas walaupun kita tengah menangani Covid-19,” tegasnya. (BACA JUGA: Mau Terapkan Protokol Kesehatan, KPU Medan Butuh Rp40 Miliar Lanjutkan Tahapan Pilkada)

Dalam dialog yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga dan Ketua KPU Medan Agussyah Damanik tersebut, Sekda menerangkan, anggaran yang disediakan Pemko Medan untuk pelaksanaan Pilkada Kota Medan 2020 sebesar Rp108,7 miliar lebih. Rinciannya Rp69,34 miliar untuk KPU Medan; Rp27,37 miliar untuk Bawaslu; dan Rp8,5 miliar untuk Polrestabes Medan; Rp2 miliar untuk Polres Pelabuhan Belawan; serta Rp1,5 miliar untuk Kodim 0201/BS.

“Anggaran untuk Pilkada Kota Medan 2020 sudah kita cairkan sebagian untuk KPU dan Bawaslu. Tinggal Rp41,5 miliar untuk KPU yang belum dicairkan, sedangkan Bawaslu sekitar Rp16,3 miliar yang belum kita cairkan. Sedangkan untuk keamanan sampai saat ini belum ada yang kita cairkan,” jelasnya.