Perda Retribusi PBG Baru Dimiliki 4 Daerah di Sulsel, Luwu Salah Satunya
Kamis, 09 Juni 2022 - 19:08 WIB
loading...
Tampak sejumlah peserta dalam Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Gammara Hotel Makassar. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Sejak nomenklatur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, maka pemda dalam pelaksanaan pemungutan retribusi PBG wajib memiliki peraturan daerah (Perda).
Begitu pentingnya regulasi tersebut sehingga pemerintah daerah diharuskan untuk menyiapkan paling lama enam bulan sejak ditetapkannya PP 16/2021.
Baca juga:Dekranasda Luwu Menangkan Dua Nominasi pada Sulsel Craft 2022
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Sulsel, rupanya baru 4 daerah yang telah memiliki Perda tentang Retribusi PBG dari 24 Kabupaten/Kota yang ada.
Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Luwu.
Hal tersebut diungkap oleh tim dari Direktorat Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR saat menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Acara yang digelar di Gammara Hotel Makassar , selama tiga hari, 8-10 Juni itu, diikuti Dinas PUPR dan Dinas Perizinan dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan dibuka Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulsel, Ahmad Asiri.
Baca juga:Dekranasda Luwu Pamerkan Batik dan Kerajinan Dari Limbah di Sulsel Craft 2022
Kadis PUPR Luwu, Ikhsan Asaad yang ikut pada acara tersebut menyampaikan kesyukurannya, karena dari empat daerah di Sulsel yang telah memiliki Perda Retribusi PBG, Kabupaten Luwu adalah salah satunya.
"Data yang dirilis melalui SIMBG per tanggal 08 Juni 2022 kemarin, Luwu berada pada posisi tertinggi tingkat permohonan PBG sejak sistem ini dioperasikan," kata Ikhsan Asaad.
"Sejak kita membuka pelayanan secara online, permohonan PBG yang sudah masuk itu ada 216, yang lengkap ada 106 dokumen. Dan alhamdulillah kita sudah terbitkan 44 PBG. Selebihnya sementara dalam proses verifikasi kelengkapan teknisnya," lanjutnya.
Baca juga:Meriahkan HUT Bhayangkara ke-76, Polres Luwu Latihan Bersama Trail Adventure
Sekadar diketahui, SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah penyelenggaraan sistem integrasi berbasisi elektronik yang merupakan implementasi dari amanat PP Nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Salah satu point penting dalam regulasi tersebut mengatur perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
Begitu pentingnya regulasi tersebut sehingga pemerintah daerah diharuskan untuk menyiapkan paling lama enam bulan sejak ditetapkannya PP 16/2021.
Baca juga:Dekranasda Luwu Menangkan Dua Nominasi pada Sulsel Craft 2022
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Sulsel, rupanya baru 4 daerah yang telah memiliki Perda tentang Retribusi PBG dari 24 Kabupaten/Kota yang ada.
Keempat daerah tersebut adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Kabupaten Luwu.
Hal tersebut diungkap oleh tim dari Direktorat Bina Penataan Bangunan, Kementerian PUPR saat menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Acara yang digelar di Gammara Hotel Makassar , selama tiga hari, 8-10 Juni itu, diikuti Dinas PUPR dan Dinas Perizinan dari 24 kabupaten/kota. Kegiatan dibuka Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulsel, Ahmad Asiri.
Baca juga:Dekranasda Luwu Pamerkan Batik dan Kerajinan Dari Limbah di Sulsel Craft 2022
Kadis PUPR Luwu, Ikhsan Asaad yang ikut pada acara tersebut menyampaikan kesyukurannya, karena dari empat daerah di Sulsel yang telah memiliki Perda Retribusi PBG, Kabupaten Luwu adalah salah satunya.
"Data yang dirilis melalui SIMBG per tanggal 08 Juni 2022 kemarin, Luwu berada pada posisi tertinggi tingkat permohonan PBG sejak sistem ini dioperasikan," kata Ikhsan Asaad.
"Sejak kita membuka pelayanan secara online, permohonan PBG yang sudah masuk itu ada 216, yang lengkap ada 106 dokumen. Dan alhamdulillah kita sudah terbitkan 44 PBG. Selebihnya sementara dalam proses verifikasi kelengkapan teknisnya," lanjutnya.
Baca juga:Meriahkan HUT Bhayangkara ke-76, Polres Luwu Latihan Bersama Trail Adventure
Sekadar diketahui, SIMBG atau Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung adalah penyelenggaraan sistem integrasi berbasisi elektronik yang merupakan implementasi dari amanat PP Nomor 16 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Salah satu point penting dalam regulasi tersebut mengatur perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
(luq)
Lihat Juga :
