Partai Perindo Bawa Indonesia Maju, Hary Tanoesoedibjo: Kebijakan Harus Berpihak Pada Rakyat

Sabtu, 04 Juni 2022 - 15:23 WIB
loading...
Partai Perindo Bawa Indonesia Maju, Hary Tanoesoedibjo: Kebijakan Harus Berpihak Pada Rakyat
Ketua Umum Partai DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat memberi sambutan secara virtual dalam Pelatihan Juru Bicara yang digelar di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur, Surabaya, Sabtu (4/6/2022). Foto/SINDOnews/Lukman Hakim
A A A
SURABAYA - Ketua Umum Partai DPP Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menegaskan bahwa bangsa Indonesia maju ketika akses pendidikan dan kesempatan kerja terbuka luas. Oleh karena itu, Partai Perindo hadir dengan menawarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Hal itu disampaikan HT memberi sambutan secara virtual dalam kegiatan Pelatihan Juru Bicara yang digelar DPP Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Timur (Jatim) Jalan Kertajaya, Surabaya, Sabtu (4/6/2022).



Untuk bisa mewujudkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, maka Partai Perindo harus memiliki banyak wakil di legislatif dan juga di eksekutif.

"Partai Perindo punya tujuan sangat konkrit, bahwa Indonesia bisa maju kalau warga sejahtera. Kalau kesejahteraan belum terwujud, sangat sulit tercipta kesatuan dan persatuan itu," katanya.



Dia menambahkan, pemerintah mencanangkan di tahun 2045 atau 100 kemerdekaan, pendapatan rata-rata perkapita warga mencapai USD30.000 per tahun. Saat ini baru sekitar USD4.100 per tahun.

"Ini sebuah lompatan. Bisa atau tidak tergantung cara mengelolanya dan bagaimana kebijakan yang tepat sasaran," terangnya.

Baca juga: Hary Tanoesoedibjo Ingatkan Partai Perindo Harus Jadi Partai Besar

Secara khusus, HT tidak sepakat ekonomi pasar besar. Pasar bebas hanya bisa diterapkan di negara-negara maju. Di mana secara akses pendidikan sudah merata.

Saat ini, kata dia, masih terjadi kesenjangan pendidikan di tanah air. Tingkat lulusan Sekolah Dasar (SD) di Indonesia mencapai 40 persen. Kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 60 persen.

"Kalau negara sudah besar, pasar bebas tidak masalah. Kalau pendidikan jomplang, tidak bisa. Kalau di head to head tidak akan bisa bersaing. Artinya Indonesia perlu mempercepat kemapanan," tandasnya.
(shf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1199 seconds (0.1#10.140)