Pengadaan APD Dikeluarkan, KPU Usul Anggaran Pilgub Sulsel Rp415 Miliar

"Anggaran APD itu kita tetap sampaikan ke Pemprov untuk dianggaran oleh Pemprov, bukan di KPU. Ini jumlah item APD berdasarkan regulasi pengadaan APD tahapan Pilkada 2020, itu kan banyak," sebutnya.

"Misalnya baju hazmat ada, sarung tangan lateks ada, belum lagi sarung tangan lain. Pertanyaannya, apakah orang masih butuh baju hazmat nanti, apakah orang masih butuh sarung tangan lateks nanti. Dimana tenaga medis saat ini, sudah tidak pakai itu ya, apalagi non medis dengan anggaran Pemilu," lanjutnya.



Karena anggaran itu menyedot nilai besar kata Syarif, belum lagi regulasi ke depan tentang pandemi masih abu-abu. Makanya, KPU Sulsel memilih anggaran pengadaan APD diserahkan ke Pemprov.

"Karena ini serba tidak pasti, sudah kita sampaikan ke Pemprov, jadi Pemprov yang tangani. Kalau pun nanti tidak ada, uangnya tetap di Pemprov, tidak di KPU lagi," jelasnya.

Sementara itu, KPU Bantaeng juga sudah menyampaikan kebutuhan anggarannya untuk Pilkada 2024. Mereka bahkan telah memasukkan proposalnya ke Pemkab setempat.

Komisioner KPU Bantaeng, Agusliadi mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Pemkab setempat. Pertemuan tersebut bahkan dihadiri langsung oleh Bupati Bantaeng, Ilham Syah Azikin.

“Dua pekan yang lalu (kami audiensi ke Pemkab Bantaeng). Kita masukkan sekira Rp31,8 miliar. Nah sementara kita menunggu jadwal Pemkab kapan dibahas secara serius,” ucap Agus.

Dia menuturkan, nilai Rp31,8 miliar ini sudah mencakup kebutuhan alat pelindung diri (APD). Agus bilang, pihaknya tetap memasukkan opsi pandemi sesuai aturan di Pilkada 2020 lalu.

Walau begitu, Agus tak menampik nilai anggaran ini berpotensi berkurang. Sebab KPU kabupaten/kota bisa melakukan sharing anggaran dengan KPU Provinsi yang pelaksanaan Pilkada dan Pilgub digelar secara bersamaan.