Pj Gubernur Sulbar Kordinasi dengan BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Selasa, 17 Mei 2022 - 17:52 WIB
loading...
Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan aset daerah. Foto: Istimewa
A
A
A
MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik berkordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Bahkan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua, dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulbar yang digelar pada Selasa, (17/05/2022).
Baca Juga: Bupati Pasangkayu Sambut Kunker Kajati Sulbar dan Kabinda Sulbar
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pertemuan tersebut diharap ada kerjasama dalam penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Selain itu juga membangun sistem data yang komprehensif sebagai basis dalam proses perencanaan dan ukuran saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan," kata dia pada pertemuan tersebut.
Selain itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, akan membentuk tim terpadu dalam penanganan aset daerah.
"Juga harus mengkaji regulasi yang ada dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan daerah sepanjang tidak bertentangan dgn regulasi yang ada," jelasnya.
Selain itu, Pj Gubernur Sulbar juga berkordinasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD).
"Juga membahas beberapa hal menyangkut sistem koordinasi pengawasan BPK dan Pemerintah Provinsi Sulbar," katanya.
Baca Juga: Masyarakat Terdampak Gempa Sulbar Mengungsi ke Gowa
Bahkan pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua, dan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulbar yang digelar pada Selasa, (17/05/2022).
Baca Juga: Bupati Pasangkayu Sambut Kunker Kajati Sulbar dan Kabinda Sulbar
Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pertemuan tersebut diharap ada kerjasama dalam penguatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
"Selain itu juga membangun sistem data yang komprehensif sebagai basis dalam proses perencanaan dan ukuran saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan," kata dia pada pertemuan tersebut.
Selain itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, akan membentuk tim terpadu dalam penanganan aset daerah.
"Juga harus mengkaji regulasi yang ada dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan daerah sepanjang tidak bertentangan dgn regulasi yang ada," jelasnya.
Selain itu, Pj Gubernur Sulbar juga berkordinasi terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP-LKPD).
"Juga membahas beberapa hal menyangkut sistem koordinasi pengawasan BPK dan Pemerintah Provinsi Sulbar," katanya.
Baca Juga: Masyarakat Terdampak Gempa Sulbar Mengungsi ke Gowa
(agn)
Lihat Juga :
