Dinilai Bermasalah, PDIP Jabar Minta Bansos COVID-19 Dievaluasi
Minggu, 21 Juni 2020 - 19:43 WIB
loading...
A
A
A
Terkait dengan panitia khusus (pansus) DPRD Jabar untuk menuntaskan masalah ini, tutur Ono, pembentukan pansus tidaklah mudah karena harus mempunyai dasar jelas. (BACA JUGA: Jumlah Penerima Bansos Provinsi Jabar Non-DTKS Capai 1.467.375 Keluarga )
Ono menuturkan, Terdapat ketentuan pengajuan anggota DPRD Jabar sebagai syarat minimal. Apabila ada dasar jelas, apalagi bisa mendorong BPK melakukan audit investigasi, DPRD Jabar akan mendapatkan gambaran jelas, apakah akan membentuk pansus atau tidak.
Sementara itu, di Purwakarta sempat muncul beragam keluhan masyarakat terkait bansos dari Kementerian Sosial, Pemrov Jabar dan Pemkab Purwakarta. Keluhan tersebut berkaitan dengan data penerima yang tidak akurat. Banyak penerima yang sama sekali tidak terdeteksi keberadaannya.
Ono menuturkan, Terdapat ketentuan pengajuan anggota DPRD Jabar sebagai syarat minimal. Apabila ada dasar jelas, apalagi bisa mendorong BPK melakukan audit investigasi, DPRD Jabar akan mendapatkan gambaran jelas, apakah akan membentuk pansus atau tidak.
Sementara itu, di Purwakarta sempat muncul beragam keluhan masyarakat terkait bansos dari Kementerian Sosial, Pemrov Jabar dan Pemkab Purwakarta. Keluhan tersebut berkaitan dengan data penerima yang tidak akurat. Banyak penerima yang sama sekali tidak terdeteksi keberadaannya.
(awd)
Lihat Juga :
