Dinilai Bermasalah, PDIP Jabar Minta Bansos COVID-19 Dievaluasi
Minggu, 21 Juni 2020 - 19:43 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melepas bansos bagi warga terdakmpak pandemi COVID-19. Foto/Humas Pemprov Jabar
A
A
A
PURWAKARTA - PDIP Jawa Barat memberikan catatan buruk terhadap Pemrov Jabar dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat dalam penyediaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat tedampak pandemi.
Banyaknya laporan masyarakat yang diterima partai berlambang kepala banteng ini, menjadikan kesan negatif atas pengelolaan bansos tersebut. (BACA JUGA: Tak Ada Penerimanya, 1,2 Ton Telur Bansos di Jabar Dimusnahkan )
"Banyak laporan tentang hal ini (bansos bermasalah) yang kami terima. Misalnya di Sukabumi. Karena jaraknya jauh, bantuan telur yang dikirim dari Garut, risiko kerusakannya sangat tinggi. Belum lagi paket itu sudah terlalu lama di gudang karena kendala distribusi dan data penerima," kata Ketua PDIP Jabar Ono Surono kepada SINDONEWS, Minggu (21/6/3020).
Dengan begitu, ujar dia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap bansos Jawa Barat. Untuk secara keseluruhan pun diperlukan evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran COVID 19 Jawa Barat. (BACA JUGA: Uu Ruzhanul Lepas Distribusi Bansos Jabar di Garut )
Selain DPRD juga harus mulai bergerak dengan memanggil gubernur dan gugus tugas untuk meminta penjelasan. "Apabila penjelasannya masih meragukan, bisa saja diusulkan untuk dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Ono.
Banyaknya laporan masyarakat yang diterima partai berlambang kepala banteng ini, menjadikan kesan negatif atas pengelolaan bansos tersebut. (BACA JUGA: Tak Ada Penerimanya, 1,2 Ton Telur Bansos di Jabar Dimusnahkan )
"Banyak laporan tentang hal ini (bansos bermasalah) yang kami terima. Misalnya di Sukabumi. Karena jaraknya jauh, bantuan telur yang dikirim dari Garut, risiko kerusakannya sangat tinggi. Belum lagi paket itu sudah terlalu lama di gudang karena kendala distribusi dan data penerima," kata Ketua PDIP Jabar Ono Surono kepada SINDONEWS, Minggu (21/6/3020).
Dengan begitu, ujar dia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap bansos Jawa Barat. Untuk secara keseluruhan pun diperlukan evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran COVID 19 Jawa Barat. (BACA JUGA: Uu Ruzhanul Lepas Distribusi Bansos Jabar di Garut )
Selain DPRD juga harus mulai bergerak dengan memanggil gubernur dan gugus tugas untuk meminta penjelasan. "Apabila penjelasannya masih meragukan, bisa saja diusulkan untuk dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Ono.
Lihat Juga :
