Dinilai Bermasalah, PDIP Jabar Minta Bansos COVID-19 Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2020 - 19:43 WIB
loading...
Dinilai Bermasalah, PDIP Jabar Minta Bansos COVID-19 Dievaluasi
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melepas bansos bagi warga terdakmpak pandemi COVID-19. Foto/Humas Pemprov Jabar
A A A
PURWAKARTA - PDIP Jawa Barat memberikan catatan buruk terhadap Pemrov Jabar dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Barat dalam penyediaan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat tedampak pandemi.

Banyaknya laporan masyarakat yang diterima partai berlambang kepala banteng ini, menjadikan kesan negatif atas pengelolaan bansos tersebut. (BACA JUGA: Tak Ada Penerimanya, 1,2 Ton Telur Bansos di Jabar Dimusnahkan )

"Banyak laporan tentang hal ini (bansos bermasalah) yang kami terima. Misalnya di Sukabumi. Karena jaraknya jauh, bantuan telur yang dikirim dari Garut, risiko kerusakannya sangat tinggi. Belum lagi paket itu sudah terlalu lama di gudang karena kendala distribusi dan data penerima," kata Ketua PDIP Jabar Ono Surono kepada SINDONEWS, Minggu (21/6/3020).

Dengan begitu, ujar dia, perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap bansos Jawa Barat. Untuk secara keseluruhan pun diperlukan evaluasi terhadap alokasi dan realisasi anggaran COVID 19 Jawa Barat. (BACA JUGA: Uu Ruzhanul Lepas Distribusi Bansos Jabar di Garut )

Selain DPRD juga harus mulai bergerak dengan memanggil gubernur dan gugus tugas untuk meminta penjelasan. "Apabila penjelasannya masih meragukan, bisa saja diusulkan untuk dilakukannya audit investigasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Ono.

Terkait dengan panitia khusus (pansus) DPRD Jabar untuk menuntaskan masalah ini, tutur Ono, pembentukan pansus tidaklah mudah karena harus mempunyai dasar jelas. (BACA JUGA: Jumlah Penerima Bansos Provinsi Jabar Non-DTKS Capai 1.467.375 Keluarga )

Ono menuturkan, Terdapat ketentuan pengajuan anggota DPRD Jabar sebagai syarat minimal. Apabila ada dasar jelas, apalagi bisa mendorong BPK melakukan audit investigasi, DPRD Jabar akan mendapatkan gambaran jelas, apakah akan membentuk pansus atau tidak.

Sementara itu, di Purwakarta sempat muncul beragam keluhan masyarakat terkait bansos dari Kementerian Sosial, Pemrov Jabar dan Pemkab Purwakarta. Keluhan tersebut berkaitan dengan data penerima yang tidak akurat. Banyak penerima yang sama sekali tidak terdeteksi keberadaannya.
(awd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1897 seconds (0.1#10.140)