Komisi C DPRD Ungkap Fasilitas Terminal dan Pelabuhan Kendal Tak Terawat
loading...
A
A
A
KENDAL - Komisi C DPRD Kendal meminta pemerintah kabupaten lebih serius mengelola aset daerah. Pasalnya, dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan di pelabuhan Kendal dan terminal Boja, Kamis (18/6/2020), ditemukan kondisinya tidak terawat. Hal ini sangat disayangkan mengingat aset daerah yang sekaligus menjadi fasilitas publik keberadaannya justru kurang diperhatikan.
Ketua Komisi C, Bintang Yudha Daneswara, mengungkapkan, sejumlah fasilitas di pelabuhan dalam keadaan tidak terawat. Dia mencontohkan jembatan dan tempat bersandar untuk kapal cepat yang kondisinya rusak. Selain itu sejumlah fasilitas kantor pelabuhan seperti kursi di ruang tunggu penumpang sudah tidak layak.
“Kami melihat adanya pembiaran, karena tidak ada perawatan atas fasilitas dan fungsi pelabuhan. Pelabuhan sebagai aset daerah untuk mendatangkan investasi tidak dioptimalkan,” tegas Bintang.
Pihaknya berharap pemerintah daerah melakukan perbaikan fasilitas pelabuhan. Kondisi pelabuhan yang sudah mengalami pendangkalan juga perlu dilakukan pengerukan. Karena biaya yang diperlukan besar, imbuhnya, pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
“Dengan kondisi yang layak, diharapkan kapal-kapal mau datang untuk bersandar di pelabuhan Kendal. Padahal di situ pelabuhan barang dan penumpang. Tapi sampai sekarang baru satu yang difungsikan dan itu pun cuma satu kapal,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menemukan jembatan timbang di jalan menuju pelabuhan yang statusnya bermasalah. Pasalnya, keberadaan dua unit jembatan timbang berikut satu unit bangunan milik swasta itu menyalahi aturan karena dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah. Pihaknya meminta Pemkab segera membongkarnya.
“Padahal sudah hampir sebulan dicek langsung oleh bupati. Katanya dalam dua minggu mau dibongkar. Tapi sampai hari ini kami sidak masih belum juga dilakukan pembongkaran,” tanyanya. (Baca: Kalapas Sleman Baru Diminta Bawa Lapas Sleman Menuju WBK)
Fasilitas publik yang kondisinya tidak terawat juga ditemukan di terminal Boja. Dari sidak komisi C ditemukan sejumlah fasilitas di kantor terminal sudah tidak layak dan sebagian rusak. Selain itu, keberadaan terminal yang diharapkan bisa menambah pemasukan daerah pun belum dimaksimalkan.
Muhammad Zaenudin, wakil ketua Komisi C, mengatakan sarana dan prasarana di pelabuhan Kendal dan terminal Boja yang tidak terawat, perlu segera dilakukan perbaikan. Pihaknya mengaku telah meminta Dinas Perhubungan selaku pengelola untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit. Menurutnya sarana dan prasarana yang rusak itu juga membahayakan pengguna jasa.
Terkait terminal Boja, kata Zaenudin, diperlukan perbaikan fasilitas dan penataan serta pembinaan secara kontinyu kepada para penyedia jasa angkutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan para pengguna jasa. Selain itu, diperlukan penyesuaian tarif retribusi angkutan dan sewa kios di terminal. Penyesuaian ini bisa dilakukan setelah pandemi Covid-19.
“Kami menyayangkan di kedua tempat tersebut (pelabuhan dan terminal, red) masih di temukan minimnya sarana prasarana dan informasi serta edukasi pada publik terkait pencegahan penyebaran covid 19. Baik sarana cuci tangan, pamflet dan himbauan-himbauan SOP New Normal,” imbuhnya.
Sidak komisi C DPRD Kendal yang diikuti oleh pimpinan komisi dan anggota dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan selaku mitra OPD komisi C turut mendampingi kegiatan sidak di pelabuhan, jembatan timbang dan terminal Boja.
Ketua Komisi C, Bintang Yudha Daneswara, mengungkapkan, sejumlah fasilitas di pelabuhan dalam keadaan tidak terawat. Dia mencontohkan jembatan dan tempat bersandar untuk kapal cepat yang kondisinya rusak. Selain itu sejumlah fasilitas kantor pelabuhan seperti kursi di ruang tunggu penumpang sudah tidak layak.
“Kami melihat adanya pembiaran, karena tidak ada perawatan atas fasilitas dan fungsi pelabuhan. Pelabuhan sebagai aset daerah untuk mendatangkan investasi tidak dioptimalkan,” tegas Bintang.
Pihaknya berharap pemerintah daerah melakukan perbaikan fasilitas pelabuhan. Kondisi pelabuhan yang sudah mengalami pendangkalan juga perlu dilakukan pengerukan. Karena biaya yang diperlukan besar, imbuhnya, pemerintah daerah dapat mengajukan bantuan ke pemerintah pusat.
“Dengan kondisi yang layak, diharapkan kapal-kapal mau datang untuk bersandar di pelabuhan Kendal. Padahal di situ pelabuhan barang dan penumpang. Tapi sampai sekarang baru satu yang difungsikan dan itu pun cuma satu kapal,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga menemukan jembatan timbang di jalan menuju pelabuhan yang statusnya bermasalah. Pasalnya, keberadaan dua unit jembatan timbang berikut satu unit bangunan milik swasta itu menyalahi aturan karena dibangun di atas lahan milik pemerintah daerah. Pihaknya meminta Pemkab segera membongkarnya.
“Padahal sudah hampir sebulan dicek langsung oleh bupati. Katanya dalam dua minggu mau dibongkar. Tapi sampai hari ini kami sidak masih belum juga dilakukan pembongkaran,” tanyanya. (Baca: Kalapas Sleman Baru Diminta Bawa Lapas Sleman Menuju WBK)
Fasilitas publik yang kondisinya tidak terawat juga ditemukan di terminal Boja. Dari sidak komisi C ditemukan sejumlah fasilitas di kantor terminal sudah tidak layak dan sebagian rusak. Selain itu, keberadaan terminal yang diharapkan bisa menambah pemasukan daerah pun belum dimaksimalkan.
Muhammad Zaenudin, wakil ketua Komisi C, mengatakan sarana dan prasarana di pelabuhan Kendal dan terminal Boja yang tidak terawat, perlu segera dilakukan perbaikan. Pihaknya mengaku telah meminta Dinas Perhubungan selaku pengelola untuk segera mengambil langkah-langkah konkrit. Menurutnya sarana dan prasarana yang rusak itu juga membahayakan pengguna jasa.
Terkait terminal Boja, kata Zaenudin, diperlukan perbaikan fasilitas dan penataan serta pembinaan secara kontinyu kepada para penyedia jasa angkutan. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kenyamanan para pengguna jasa. Selain itu, diperlukan penyesuaian tarif retribusi angkutan dan sewa kios di terminal. Penyesuaian ini bisa dilakukan setelah pandemi Covid-19.
“Kami menyayangkan di kedua tempat tersebut (pelabuhan dan terminal, red) masih di temukan minimnya sarana prasarana dan informasi serta edukasi pada publik terkait pencegahan penyebaran covid 19. Baik sarana cuci tangan, pamflet dan himbauan-himbauan SOP New Normal,” imbuhnya.
Sidak komisi C DPRD Kendal yang diikuti oleh pimpinan komisi dan anggota dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan selaku mitra OPD komisi C turut mendampingi kegiatan sidak di pelabuhan, jembatan timbang dan terminal Boja.
(don)