Bawaslu Sulsel Dorong Penerapan Zona Integritas di Tiap Unit Kerja
Kamis, 14 April 2022 - 16:46 WIB
loading...
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Jalaludin Siali (tengah) saat rapat di Bawaslu Kabupaten Maros, kemarin. Foto: Istimewa
A
A
A
MAROS - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mendorong penerapan zona integritas di tiap unit kerjanya di wilayah Sulsel. Dengan begitu, visi reformasi birokrasi “Terwujudnya pemerintahan kelas dunia” tahun 2025 bisa tercapai.
Hal tersebut diungkap Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel , Jalaludin Siali dalam Rapat Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Kantor Bawaslu Kabupaten Maros, Rabu (13/4/2022).
Bacajuga:Anggaran Pengawasan Pilgub Sulsel Rp150 Miliar
Menurutnya, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Bawaslu , agar rencana aksi yang dituangkan dalam rencana strategis reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target, dengan tahapan yang telah ditetapkan.
"Zona Integritas yang diterapkan di setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu sebagai aksi dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah komitmen para pengambil kebijakan/keputusan yang harus terukur," ujarnya Jalaluddin.
"Itu tidak boleh sekadar konsep tapi harus dapat diukur dengan berbagai indikator, yang dievaluasi sejauh mana capaiannya. Targetnya adalah ikut berkontribusi dalam visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia," terangnya.
Jalaludin menjelaskan, evaluasi dilakukan secara bertahap dan periodetik dengan berbagai indikator yang mengacu pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sesuai sasaran reformasi birokrasi di Bawaslu .
"Di Bawaslu kita memliki pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi, jadi tidak ada interpretasi ganda, yang ada kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah yang dilaksanakan secara terpadu dan utuh," ungkapnya.
Baca juga:Bawaslu Maros Raih Penghargaan Quick Response Pelaporan Kinerja Tahun 2021
Untuk diketahui, dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Bawaslu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan hingga tahun 2025, mengacu pada Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Pada tujuannya diharapkan Bawaslu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.
Hal tersebut diungkap Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel , Jalaludin Siali dalam Rapat Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Kantor Bawaslu Kabupaten Maros, Rabu (13/4/2022).
Bacajuga:Anggaran Pengawasan Pilgub Sulsel Rp150 Miliar
Menurutnya, diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas di lingkungan Bawaslu , agar rencana aksi yang dituangkan dalam rencana strategis reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai jadwal, target, dengan tahapan yang telah ditetapkan.
"Zona Integritas yang diterapkan di setiap unit kerja di lingkungan Bawaslu sebagai aksi dalam melaksanakan reformasi birokrasi adalah komitmen para pengambil kebijakan/keputusan yang harus terukur," ujarnya Jalaluddin.
"Itu tidak boleh sekadar konsep tapi harus dapat diukur dengan berbagai indikator, yang dievaluasi sejauh mana capaiannya. Targetnya adalah ikut berkontribusi dalam visi terwujudnya pemerintahan kelas dunia," terangnya.
Jalaludin menjelaskan, evaluasi dilakukan secara bertahap dan periodetik dengan berbagai indikator yang mengacu pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sesuai sasaran reformasi birokrasi di Bawaslu .
"Di Bawaslu kita memliki pedoman dalam melaksanakan reformasi birokrasi, jadi tidak ada interpretasi ganda, yang ada kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah yang dilaksanakan secara terpadu dan utuh," ungkapnya.
Baca juga:Bawaslu Maros Raih Penghargaan Quick Response Pelaporan Kinerja Tahun 2021
Untuk diketahui, dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Bawaslu melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan hingga tahun 2025, mengacu pada Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Pada tujuannya diharapkan Bawaslu sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi, yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.
(luq)
Lihat Juga :
