Kadis PUPR Bulukumba Jamin Jalan Borong Loe Diaspal Tahun 2021
loading...
Warga Borong Loe Bulukumba menutup akses jalan sebagai bentuk protes mereka terhadap janji pemerintah dan DPRD yang tidak kunjung ditepati. Foto: SINDOnews/Eky Hendrawan
A
A
A
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURP) memastikan, ruas jalan Borong Loe Timur, Desa Benteng Gantarang, Kecamatan Gantarang akan diaspal tahun 2021 mendatang.
Kepastian tersebut ditegaskan Kepala Dinas PUPR Bulukumba, Rudy Ramlan saat melakukan kunjungan ke Desa Borong Loe. Ia bahkan memberikan jaminan, jika tahun 2021 jalan tersebut tidak dikerjakan, maka dia akan mundur dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Bulukumba.
"Insyallah tahun 2021 akan kami kerjakan jalan di Borong Loe Timur. Kalau tidak diakomodir tahun 2021, lebih baik saya mundur saja jadi Kadis PUPR Bulukumba," tegasnya, Kamis (18/6/2020).
Rudy Ramlan mengatakan, jalan Borong Loe Timur sepanjang 2 kilometer telah diagendakan untuk masuk menjadi program prioritas anggaran di tahun 2021. Hal itu menurutnya telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.
"Apalah artinya program prioritas jika tidak dikerjakan. Eksekutif dan legislatif telah membuat sebuah kesepakatan dengan menandatangi fakta integritas di hadapan pemuda Borong Loe Timur pada tahun 2019 lalu," ujarnya.
Meski demikian, mantan Kadis Kominfo Bulukumba ini bakal melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba terkait prioritas ruas jalan Borong Loe Timur tersebut.
"Saya berharap semua pihak agar tetap bersabar. Apalagi kondisi COVID-19 . Semoga COVID-19 segera berlalu dan sisa anggaran COVID-19 dapat dianggarkan untuk perbaikan jalan,” pungkas dia.
Sebelumnya, sejumlah warga Desa Borong Loe Timur, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba memblokade akses jalan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan menagih janji pemerintah yang sejak tahun 2019 lalu tak terealisasi.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Udin Hamzah mengaku jika pihaknya tentu akan memberikan pertimbangan yang diusulkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Temasuk untuk mempertimbangkan jika pengerjaan tersebut akan menggunakan anggaran DAK ataupun DAU.
"Kita menunggu koordinasi dan komunikasi OPD terkait terkait hal itu karena tentu akan menjadi usulan nantinya saat pembahasan. Kalau beliau yang menjamin, tentu punya pertimbangan sendiri. Kami tunggu saja," jelasnya.
Kepastian tersebut ditegaskan Kepala Dinas PUPR Bulukumba, Rudy Ramlan saat melakukan kunjungan ke Desa Borong Loe. Ia bahkan memberikan jaminan, jika tahun 2021 jalan tersebut tidak dikerjakan, maka dia akan mundur dari jabatannya sebagai Kadis PUPR Bulukumba.
"Insyallah tahun 2021 akan kami kerjakan jalan di Borong Loe Timur. Kalau tidak diakomodir tahun 2021, lebih baik saya mundur saja jadi Kadis PUPR Bulukumba," tegasnya, Kamis (18/6/2020).
Rudy Ramlan mengatakan, jalan Borong Loe Timur sepanjang 2 kilometer telah diagendakan untuk masuk menjadi program prioritas anggaran di tahun 2021. Hal itu menurutnya telah disepakati antara eksekutif dan legislatif.
"Apalah artinya program prioritas jika tidak dikerjakan. Eksekutif dan legislatif telah membuat sebuah kesepakatan dengan menandatangi fakta integritas di hadapan pemuda Borong Loe Timur pada tahun 2019 lalu," ujarnya.
Meski demikian, mantan Kadis Kominfo Bulukumba ini bakal melakukan komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba terkait prioritas ruas jalan Borong Loe Timur tersebut.
"Saya berharap semua pihak agar tetap bersabar. Apalagi kondisi COVID-19 . Semoga COVID-19 segera berlalu dan sisa anggaran COVID-19 dapat dianggarkan untuk perbaikan jalan,” pungkas dia.
Sebelumnya, sejumlah warga Desa Borong Loe Timur, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba memblokade akses jalan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk protes dan menagih janji pemerintah yang sejak tahun 2019 lalu tak terealisasi.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Bulukumba, Udin Hamzah mengaku jika pihaknya tentu akan memberikan pertimbangan yang diusulkan setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Temasuk untuk mempertimbangkan jika pengerjaan tersebut akan menggunakan anggaran DAK ataupun DAU.
"Kita menunggu koordinasi dan komunikasi OPD terkait terkait hal itu karena tentu akan menjadi usulan nantinya saat pembahasan. Kalau beliau yang menjamin, tentu punya pertimbangan sendiri. Kami tunggu saja," jelasnya.
(luq)
Explore More