Kemenkumham Sulsel Evaluasi 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Bantaeng
Minggu, 03 April 2022 - 14:39 WIB
loading...
Kemenkumham Sulsel mengevaluasi 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Bantaeng. Foto/Istimewa
A
A
A
BANTAENG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkumham Sulsel ) mengevaluasi 14 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Bantaeng.
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulsel, Puguh Wiyono mengatakan, evaluasi ini dilaksanakan di Kantor Daerah Kabupaten Bantaeng beberapa waktu lalu.
"Evaluasi terkait sejauh mana terjaganya penyelenggaraan program pembinaan desa/kelurahan sadar hukum khususnya yang telah mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa (Penghargaan Desa/Keluarahan Sadar Hukum dari Menkumham)," kata Puguh, Sabtu (2/4/2022).
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Apel Kesiapan Tugas Sambut Ramadhan
Menurut Puguh, hal yang menjadi dasar evaluasi yakni apakah saat ini kelompok sadar hukumnya masih berlangsung, masih aktif, dan masih terselenggara dengan baik.
"Adapun ke 14 desa sadar hukum tersebut, berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, yakni Pa'jukukang, Baruga, Bontojai, Kaloling, Majiminasa, Pa'bebtengan, Bontomaranu, Bontomate'ne, Bonto Bontoa, Labbo, Ulugalung, Bontomanai, Kelurahan Bontoatu, dan Letta," urai Puguh.
Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, terdapat 2 Desa Sadar Hukum yang dianggap tidak aktif lagi yakni Desa Bajiminasa dan Desa Bontomanai karena desanya sudah menjadi kelurahan dan kelompok desa sadar hukum sudah tidak ada lagi.
"Untuk itu terhadap dua desa tersebut perlu dilaksanakan pembinaan Desa/ Kelompok sadar hukum melalui pembentukan kembali desa/kelompok sadar hukum," lanjut Puguh.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya, Rusdianto Muin menjelaskan bahwa kelompok sadar hukum harus melihat pemamfaatan dan penggunaan seluruh potensi yang ada di desa dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pembinaan desa/kelompok sadar hukum.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Serahkan 223 SK CPNS, Didominasi Penjaga Tahanan
Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, Mohammad Azwar yang turut hadir dalam evaluasi menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng sangat menyadari betapa pentingnya program pembinaan desa/kelompok desa sadar hukum ini.
"Selain memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, juga menjaga stabilitas dan toleransi di masyarakat sehingga keadaan ini tentunya menunjang stabilitas perekonomian penduduk desa itu sendiri terkhusus desa dan kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng," terang Azwar.
Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri Kasubag Bantuan Hukum dan Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran Bagian Hukum Bantaeng, Penyuluh Hukum Kanwil Sulsel, Nasruddin dan Pengelola Bantuan Hukum, Pramusito.
Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkumham Sulsel, Puguh Wiyono mengatakan, evaluasi ini dilaksanakan di Kantor Daerah Kabupaten Bantaeng beberapa waktu lalu.
"Evaluasi terkait sejauh mana terjaganya penyelenggaraan program pembinaan desa/kelurahan sadar hukum khususnya yang telah mendapatkan penghargaan Anubawa Sasana Desa (Penghargaan Desa/Keluarahan Sadar Hukum dari Menkumham)," kata Puguh, Sabtu (2/4/2022).
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Ikuti Apel Kesiapan Tugas Sambut Ramadhan
Menurut Puguh, hal yang menjadi dasar evaluasi yakni apakah saat ini kelompok sadar hukumnya masih berlangsung, masih aktif, dan masih terselenggara dengan baik.
"Adapun ke 14 desa sadar hukum tersebut, berdasarkan data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, yakni Pa'jukukang, Baruga, Bontojai, Kaloling, Majiminasa, Pa'bebtengan, Bontomaranu, Bontomate'ne, Bonto Bontoa, Labbo, Ulugalung, Bontomanai, Kelurahan Bontoatu, dan Letta," urai Puguh.
Hasil dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, terdapat 2 Desa Sadar Hukum yang dianggap tidak aktif lagi yakni Desa Bajiminasa dan Desa Bontomanai karena desanya sudah menjadi kelurahan dan kelompok desa sadar hukum sudah tidak ada lagi.
"Untuk itu terhadap dua desa tersebut perlu dilaksanakan pembinaan Desa/ Kelompok sadar hukum melalui pembentukan kembali desa/kelompok sadar hukum," lanjut Puguh.
Sementara itu, Analis Hukum Ahli Madya, Rusdianto Muin menjelaskan bahwa kelompok sadar hukum harus melihat pemamfaatan dan penggunaan seluruh potensi yang ada di desa dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam program pembinaan desa/kelompok sadar hukum.
Baca Juga: Kakanwil Kemenkumham Sulsel Serahkan 223 SK CPNS, Didominasi Penjaga Tahanan
Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng, Mohammad Azwar yang turut hadir dalam evaluasi menekankan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantaeng sangat menyadari betapa pentingnya program pembinaan desa/kelompok desa sadar hukum ini.
"Selain memelihara ketertiban dan keamanan di masyarakat, juga menjaga stabilitas dan toleransi di masyarakat sehingga keadaan ini tentunya menunjang stabilitas perekonomian penduduk desa itu sendiri terkhusus desa dan kelurahan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng," terang Azwar.
Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri Kasubag Bantuan Hukum dan Sub Koordinator Peraturan Perundang-undangan beserta jajaran Bagian Hukum Bantaeng, Penyuluh Hukum Kanwil Sulsel, Nasruddin dan Pengelola Bantuan Hukum, Pramusito.
(agn)
Lihat Juga :
