Masuki Akhir Triwulan I, Tender Proyek di Makassar Belum Berjalan
Selasa, 22 Maret 2022 - 16:05 WIB
loading...
Tender proyek di Makassar belum berjalan meski sudah memasuki akhir triwulan I. Foto: Sindonews/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Jelang akhir bulan Maret 2022 ini, lelang tender sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang digadang-gadang bakal dibangun tahun ini, belum juga dieksekusi.
Padahal, Wali Kota Makassar, Mohc Ramdhan Pomanto sudah sejak awal menggaungkan tender dini untuk setiap proyek agar anggaran bisa segera terserap.
Baca Juga: Gandeng DPD RI, UPRI Makassar Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Selat Makassar
Berdasarkan pantauan di laman resmi, belum ada satupun paket program yang tayang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar .
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengakui, proyek fisik saat ini sementara dalam tahap penyusunan perencanaan. Dia menargetkan, tender bisa dimulai pada bulan April mendatang.
"Memang proyek fisik lagi penyusunan perencanaan. Banyak proyek fisik yang besar yang kami canangkan. Makanya perencanaan dasarnya harus selesai dan saya berharap April ini harus selesai," katanya.
Kendala lain yang dihadapi, kata Danny, yakni belum tuntasnya resetting pemerintahan yang dilakukan.
Sejumlah jabatan eselon III posisi kepala bidang masih banyak yang dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt, padahal, mereka yang akan menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam setiap proyek.
"Sekarang proyek strategis ini harus ada penanggungjawabnya. Harus ada yang urus tanahnya, kan tidak semudah itu. Itu mendesak tapi resetting belum tuntas. Orang yang bertanggung jawab belum ada," ucap Danny.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis mengatakan, Pemkot semestinya bergerak cepat dalam menjalankan lelang, sebab molornya lelang tender akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
"Kalau mau percepatan penyerapan anggaran, yah, dilelang, disebar ke masyarakat, itu merupakan proses perputaran ekonomi di wilayah bersangkutan," kata Bastian.
Bastian menjelaskan, pada umumnya proyek infrastruktur berproses minimal delapan hingga sepuluh bulan, kecuali dengan tahun jamak atau multiyears.
Baca Juga: Kota Makassar Masih Membutuhkan Penambahan Rusunawa
Belum lagi, proses tender sebelum pengerjaan fisik memakan waktu 45 hari. Dengan begitu, Bastian memastikan pengerjaan fisik bakal susah mengejar target perampungan hingga berakhirnya masa anggaran.
"Apalagi jika lelang baru dieksekusi pada Juni hingga Agustus, kemungkinan besar akan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini," katanya.
Seharusnya, sebut dia, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada akhir tahun, lelang proyek sudah bisa dieksekusi saat itu juga.
"Nanti realisasinya di Januari atau Februari, ini yang dikhawatirkan kalau dilelang bulan Juni, Agustus, itu sudah tidak efektif lagi," ungkapnya.
Menurut Bastian, lambannya pergerakan Pemkot saat ini tak menutup kemungkinan akan mengulang kembali pengalaman yang sama di tahun sebelumnya. Saat itu, Pemkot menyisakan Silpa yang cukup besar, sekitar Rp800 miliar pada tahun 2021.
Padahal, Wali Kota Makassar, Mohc Ramdhan Pomanto sudah sejak awal menggaungkan tender dini untuk setiap proyek agar anggaran bisa segera terserap.
Baca Juga: Gandeng DPD RI, UPRI Makassar Bahas Pemulihan Ekonomi dan Pengembangan Selat Makassar
Berdasarkan pantauan di laman resmi, belum ada satupun paket program yang tayang pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Makassar .
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengakui, proyek fisik saat ini sementara dalam tahap penyusunan perencanaan. Dia menargetkan, tender bisa dimulai pada bulan April mendatang.
"Memang proyek fisik lagi penyusunan perencanaan. Banyak proyek fisik yang besar yang kami canangkan. Makanya perencanaan dasarnya harus selesai dan saya berharap April ini harus selesai," katanya.
Kendala lain yang dihadapi, kata Danny, yakni belum tuntasnya resetting pemerintahan yang dilakukan.
Sejumlah jabatan eselon III posisi kepala bidang masih banyak yang dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt, padahal, mereka yang akan menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam setiap proyek.
"Sekarang proyek strategis ini harus ada penanggungjawabnya. Harus ada yang urus tanahnya, kan tidak semudah itu. Itu mendesak tapi resetting belum tuntas. Orang yang bertanggung jawab belum ada," ucap Danny.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara Universitas Patria Artha Makassar, Bastian Lubis mengatakan, Pemkot semestinya bergerak cepat dalam menjalankan lelang, sebab molornya lelang tender akan berdampak pada perputaran ekonomi masyarakat.
"Kalau mau percepatan penyerapan anggaran, yah, dilelang, disebar ke masyarakat, itu merupakan proses perputaran ekonomi di wilayah bersangkutan," kata Bastian.
Bastian menjelaskan, pada umumnya proyek infrastruktur berproses minimal delapan hingga sepuluh bulan, kecuali dengan tahun jamak atau multiyears.
Baca Juga: Kota Makassar Masih Membutuhkan Penambahan Rusunawa
Belum lagi, proses tender sebelum pengerjaan fisik memakan waktu 45 hari. Dengan begitu, Bastian memastikan pengerjaan fisik bakal susah mengejar target perampungan hingga berakhirnya masa anggaran.
"Apalagi jika lelang baru dieksekusi pada Juni hingga Agustus, kemungkinan besar akan banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun ini," katanya.
Seharusnya, sebut dia, jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sudah disahkan pada akhir tahun, lelang proyek sudah bisa dieksekusi saat itu juga.
"Nanti realisasinya di Januari atau Februari, ini yang dikhawatirkan kalau dilelang bulan Juni, Agustus, itu sudah tidak efektif lagi," ungkapnya.
Menurut Bastian, lambannya pergerakan Pemkot saat ini tak menutup kemungkinan akan mengulang kembali pengalaman yang sama di tahun sebelumnya. Saat itu, Pemkot menyisakan Silpa yang cukup besar, sekitar Rp800 miliar pada tahun 2021.
(agn)
Lihat Juga :
