Turunkan Angka Stunting, BKKBN Sulsel Perkuat Program Bangga Kencana
Rabu, 16 Maret 2022 - 20:45 WIB
loading...
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Andi Ritamariani saat membawakan sambutan pada Rakerda, Rabu, (16/03/2022). Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan, berkomitmen besar untuk menurunkan angka stunting. Pasalnya, angka stunting di Sulsel saat ini masih cukup tinggi.
Secara nasional, angka prevelensi stunting di Indonesia juga masih cukup besar yaitu sebesar 24,4 persen. Sementara untuk Sulsel berada pada posisi 27 persen.
Baca Juga: Hasto Wardoyo Dorong BKKBN Sulsel Maksimalkan Penggunaan Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga di angka 14 persen pada tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan , Andi Ritamariani mengatakan, Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
"Hal ini membawa arti bahwa tahun 2022 BKKBN harus lebih bekerja keras untuk mencapai sasaran RPJMN dan target sasaran percepatan penurunan stunting tahun 202-2024," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, BKKBN Sulsel melakukan rapat kerja daerah (rakerda) dengan tema penguatan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi dan konvergensi lintas sektor.
"Tema tersebut dimaksudkan untuk lebih fokus membahas permasalahan dalam rangka penurunan stunting melalui program bangga kencana dan program lainnya," ucap dia.
Pada tahun 2021 BKKBN telah menyelesaikan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia sejak 1 April sampai 31 mei 2021.
Dari total 2.158.956 jumlah KK, BKKBN Sulsel berhasil mendata sebanyak 2.146.280 KK, yang mencakup data tentang individu keluarga, baik terkait umur, perkawinan, jumlah anak, kesertaan KB, kondisi rumah, serta data keluarga berpotensi stunting, khususnya pada dua hal yaitu yang memiliki jamban dan sanitasi.
Dari 9 indikator kinerja BKKBN Sulsel sesuai hasil pendataan keluarga, 8 indikator berada posisi sangat baik, dan baik. Hanya 1 indikator, yaitu unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi yang capaiannya hanya 40 persen.
Sementara, salah satu strategi BKKBN dalam rangka mempercepat penurunan stunting adalah angka unmet need harus diturunkan.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Terus Dorong Peningkatan KB dan Penurunan Stunting
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jarak pasca salin. Mereka yang baru melahirkan harus menggunakan KB agar pemberian asi ekslusif kepada bayi bisa maksimal selama dua tahun. Termasuk juga pengasuhan tumbuh kembang amak di akan maksimal jika jarak persalinan dijaga.
"Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting akan kami mulai dari hulu. Sasaran yang akan kami intervensi pertama adalah catin (calon pengantin) yang akan diintervensi selama tiga bulan sebelum menikah. Kemudian kedua adalah ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan fokus intervensi balita," tegasnya.
Dia menambahkan, dari total 24 kabupaten/kota di Sulsel, Kota Makassar menjadi daerah dengan angka stunting paling rendah, yakni 4 persen. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto, hampir 38 persen.
"Paling tinggi itu Jeneponto 37,9 persen. Itu tinggi sekali. Jai bagi kabupaten kota yang angka stuntingnya masih sangat tinggi, harus kerja keras," jelas dia.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Masifkan Bulan Pelayanan KB Jelang Hari Kontrasepsi Sedunia
Meski begitu, sambung dia, BKKBN Sulsel akan terus mengintervensi seluruh kabupaten kota, tak terbatas pada daerah dengan angka stunting yang tinggi.
"Intervensinya bukan lagi per kabupaten/kota, tapi seluruh wilayah. Hanya saja tentu ada yang jadi skala prioritas. Karena bisa jadi yang saat ini angka stuntingnya rendah, nanti bisa melonjak," pungkasnya.
Secara nasional, angka prevelensi stunting di Indonesia juga masih cukup besar yaitu sebesar 24,4 persen. Sementara untuk Sulsel berada pada posisi 27 persen.
Baca Juga: Hasto Wardoyo Dorong BKKBN Sulsel Maksimalkan Penggunaan Anggaran
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga di angka 14 persen pada tahun 2024 dan target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan capaian di tahun 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan , Andi Ritamariani mengatakan, Perpres ini juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
"Hal ini membawa arti bahwa tahun 2022 BKKBN harus lebih bekerja keras untuk mencapai sasaran RPJMN dan target sasaran percepatan penurunan stunting tahun 202-2024," katanya.
Sejalan dengan hal tersebut, BKKBN Sulsel melakukan rapat kerja daerah (rakerda) dengan tema penguatan program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting melalui optimalisasi dan konvergensi lintas sektor.
"Tema tersebut dimaksudkan untuk lebih fokus membahas permasalahan dalam rangka penurunan stunting melalui program bangga kencana dan program lainnya," ucap dia.
Pada tahun 2021 BKKBN telah menyelesaikan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara serentak di Indonesia sejak 1 April sampai 31 mei 2021.
Dari total 2.158.956 jumlah KK, BKKBN Sulsel berhasil mendata sebanyak 2.146.280 KK, yang mencakup data tentang individu keluarga, baik terkait umur, perkawinan, jumlah anak, kesertaan KB, kondisi rumah, serta data keluarga berpotensi stunting, khususnya pada dua hal yaitu yang memiliki jamban dan sanitasi.
Dari 9 indikator kinerja BKKBN Sulsel sesuai hasil pendataan keluarga, 8 indikator berada posisi sangat baik, dan baik. Hanya 1 indikator, yaitu unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi yang capaiannya hanya 40 persen.
Sementara, salah satu strategi BKKBN dalam rangka mempercepat penurunan stunting adalah angka unmet need harus diturunkan.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Terus Dorong Peningkatan KB dan Penurunan Stunting
Hal tersebut bertujuan untuk menjaga jarak pasca salin. Mereka yang baru melahirkan harus menggunakan KB agar pemberian asi ekslusif kepada bayi bisa maksimal selama dua tahun. Termasuk juga pengasuhan tumbuh kembang amak di akan maksimal jika jarak persalinan dijaga.
"Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting akan kami mulai dari hulu. Sasaran yang akan kami intervensi pertama adalah catin (calon pengantin) yang akan diintervensi selama tiga bulan sebelum menikah. Kemudian kedua adalah ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Kami akan fokus intervensi balita," tegasnya.
Dia menambahkan, dari total 24 kabupaten/kota di Sulsel, Kota Makassar menjadi daerah dengan angka stunting paling rendah, yakni 4 persen. Sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Jeneponto, hampir 38 persen.
"Paling tinggi itu Jeneponto 37,9 persen. Itu tinggi sekali. Jai bagi kabupaten kota yang angka stuntingnya masih sangat tinggi, harus kerja keras," jelas dia.
Baca Juga: BKKBN Sulsel Masifkan Bulan Pelayanan KB Jelang Hari Kontrasepsi Sedunia
Meski begitu, sambung dia, BKKBN Sulsel akan terus mengintervensi seluruh kabupaten kota, tak terbatas pada daerah dengan angka stunting yang tinggi.
"Intervensinya bukan lagi per kabupaten/kota, tapi seluruh wilayah. Hanya saja tentu ada yang jadi skala prioritas. Karena bisa jadi yang saat ini angka stuntingnya rendah, nanti bisa melonjak," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
