Kuatkan Informasi Publik, Wakapolda Kepri Minta Humas Dekat dengan Semua Lapisan

Dalam kesempatan tersebut, Rudi Pranoto menyampaikan sambutan Kapolda Kepri Irjen Pol. Aris Budiman. " Klasifikasi informasi dikecualikan, harus dilakukan guna mengetahui implementasi dari ditetapkannya suatu informasi yang dikecualikan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan terhadap pelayanan informasi publik di Polda Kepri dan jajaran," katanya.

Baca juga: Merapi Muntahkan Wedus Gembel, Warga Kalitengah Jogjakarta Mengungsi

Dijelaskannya, Humas merupakan garda terdepan untuk membangun opini publik terhadap kinerja Polri maupun terhadap informasi terbayu yang diminta oleh masyarakat. Beberapa penekanan yang harus dilaksanakan, pertama kepada para peserta mengikuti bimtek dengan sungguh-sungguh. "Yang kedua jalin kemitraan dengan semua lapisan masyarakat, dan kalangan pers serta instansi lainnya," katanya.

Ketiga meningkatkan kemampuan dalam mengolah informasi yang cepat, akurat serta biaya murah. "Keempat melakukan pendekatan kepada media, sehingga terjalin kerjasama yang baik guna peningkatan opini positif Polri," pungkasnya.

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Harry Goldenhardt S., mengatakan, bahwa kegiatan yang dilaksanan Divhumas Polri dan Polda Kepri merupakan langkah penghormatan, penghargaan terhadap amanat UU KIP.

Ada informasi-informasi ataupun data-data tertentu yang tidak bisa dibuka ke publik, untuk dasar atau legitimasi pihaknya tidak dapat membuka data atau informasi tersebut, tentunya harus dilakukan uji konsekuensi sebagaimana yang diamanatkan oleh UU KIP. "Hasil dari uji konsekuensi ini, akan kami konfirmasikan dan dikordinasikan dengan KIP Kepri," katanya.