Usai Dilantik, Andi Sudirman Diminta Normalkan Struktur Pemerintahan di Sulsel

MAKASSAR - Ketua Komisi A DPRD Sulsel bidang pemerintahan, Selle KS Dalle, mendorong Andi Sudirman Sulaiman (Andalan) bergerak cepat menuntaskan segala pekerjaan rumah (PR) usai dilantik sebagai Gubernur Sulsel definitif pada Kamis, 10 Maret 2022 mendatang.

Hal yang menjadi atensi Selle ialah perampungan struktur kepengurusan di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulsel .

"Kalau sudah definitif, kan tidak perlu lagi koordinasi ke Kemendagri. Jadi struktur pemerintahan yang selama ini sebagai pelaksana tugas (Plt) yang bisa diisi, segera diisi. Seperti kepala sekolah dan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah)," kata Selle.

Ia mengatakan, hal tersebut bersifat mendesak. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Musrembang provinsi untuk tahun 2023. Dimana pembahasan anggaran 2023 sudah mulai dari sekarang.



"Jadi harus normalkan struktur pemerintahan yang tidak bisa dinormalkan selama dia jadi Plt. Karena yang diharap membackup full ialah struktur pemerintahan yang ada, struktur OPD karena kan tidak ada kursi wakil gubernur," ujar Selle.

Dia menuturkan, Pemprov Sulsel tak akan bekerja maksimal bila masih ada perangkat pemerintahan yang dijabat pelaksana tugas. Sehingga upaya menormalkan struktur pemerintahan ialah hal pertama yang harus dikerjakan.

"Semua akan bagus bergerak jika struktur pemerintahan normal. Saya kira bisa seminggu kelar. Kan (Andalan) anak muda," ujarnya.

Lanjut Selle, pekerjaan yang juga harus dituntaskan ialah bagaimana mengawal proyek strategi nasional yang ada di Sulsel. Saat ini memang ada sejumlah proyek pusat yang masih dalam tahap pengerjaan.

"Baik yang ada di perhubungan seperti kereta api, bandara. Pembangunan jalan tol ke arah Selatan. Ada proyek bendungan dan irigasi. Ada di Luwu Utara belum kelar sampai sekarang, Wajo, Jeneponto dan Takalar," beber Selle.

"Ada juga kawasan industri di Bantaeng dan Takalar. Belum lagi programnya sendiri yang punya rest area. Belum ada kelar sampai sekarang," sambungnya.

Selle berharap, Andalan bisa bergerak cepat menuntaskan semua janji politiknya dengan sisa masa jabatannya yang 18 bulan. DPRD Sulsel kata dia, siap mendukung penuh apapun kebijakan yang sifatnya untuk kepentingan masyarakat.

"Jangan lambat. Beban moral politik Plt ini berat, karena dia mewakili anak muda. Kalau dia gagal, maka akan hilang kepercayaan kaum muda. DPRD tentu support beliau, bagaimanapun kondisinya," tandas Politisi Demokrat ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari mendukung penuh Andalan menjalankan pemerintahannya, meski tanpa Wagub. Ia berharap Andalan mampu menuntaskan dan mewujudkan RPJMD yang telah dibuatnya.

"Kita dukung beliau supaya pemerintahan berjalan lancar. Kita harap janji politik melalui RPJMD dapat terlaksana sampai berakhirnya masa jabatan Pak Andi Sudirman," terangnya.

Bendahara DPD I Golkar Sulsel ini tak menepis banyak PR yang menanti Andalan ke depan. Salah satunya ialah pengadaan stadion di Sulsel, khususnya Mattoanging.

"Banyak PR kita ke depan, khususnya Stadion Mattoanging. Pokoknya bagaimana pembangunan bisa jalan dengan baik bagi masyarakat, juga beliau (Andalan) tidak merasa terganggu walau sendirian jalankan pemerintahan di Sulsel," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Pemerintahan dari Unhas, Hasrullah mengungkapkan langkah awal yang mesti diambil Andalan ialah mengoptimalkan sumber daya di Pemprov Sulsel. Semua elemen yang membantunya harus diberdayakan.

"Mulai dari para asisten, kepala biro, kepala OPD, kepala dinas dan yang lainnya mesti dioptimalkan. Karena mereka inilah yang tahu bagaimana menjalankan birokrasi," ungkapnya.

Hasrullah mengingatkan agar Andalan berhati-hati saat membawa gerbong ke Pemprov Sulsel. Kedepankan sikap profesionalitas dalam menempatkan seseorang pada suatu jabatan.

"Karena kalau kita bawa gerbong, sementara orang yang ditempatkan bukan pada bidangnya, maka akan menjadi masalah di kemudian hari. Hati-hati. Makanya tekankan terus profesionalitas dalam menjalankan pemerintahan," terangnya.



Lanjut Hasrullah, Andalan perlu melakukan rapat koordinasi internal secara rutin. Agar dapat mengetahui seluruh permasalahan yang ada di Sulsel dengan wilayahnya yang luas.

"Rapat koordinasi penting digelar setiap bulan untuk mengetahui kondisi internal. Harus sharing juga dengan para bupati/wali kota untuk mengetahui kondisi se-Sulsel," jelasnya.

Menurut Hasrullah, Andalan juga mesti memperbaiki hubungannya dengan legislatif. Agar kebijakan strategisnya dapat legitimasi.

"Memperbaiki hubungan dengan DPRD . Meski dia muda, tapi harus menghormati teman-teman di DPRD. Lakukan komunikasi politik yang rutin. Kemudian koordinasi harus diperbaiki, lembaga dengan Forkopimda juga," tandasnya.