Kadiv Yankumham Kemenkumham Sulsel Promosi Jadi Direktur Hak Cipta

MAKASSAR - Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulsel , Anggoro Dasananto mendapat promosi jabatan sebagai Direktur Hak Cipta Kemenkumham RI. Pelantikan dilaksanakan Jumat (4/3) secara daring oleh Menkumham Yasonna H Laoly dari Graha Pengayoman Jakarta.

Anggoro menjabat sebagai Kadiv Yankumham Sulsel sejak 2 Januari 2021 menggantikan Sri Yuliani yang juga mendapat promosi sebagai Direktur Teknologi Informasi AHU. Ia mengemban amanah melaksanakan tugas di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia di wilayah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal/Kepala Badan terkait.

Baca Juga: Kemenkumham Sulsel
Selain itu pada tanggal 10 Desember 2021, ia juga mendapat piagam dari Menkumham sebagai pembina UPT pelayanan publik berbasis HAM (P2HAM) karena 30 Satker Kanwil Sulsel dapat piagam P2HAM.

Ia juga mendapatkan penghargaan terbaik untuk kategori permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) wilayah indonesia tengah tahun 2021, dan sebagai Pembina UPT yang telah Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM Terbaik Tahun 2021.

Pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) terjadi peningkatan terhadappendaftaran badan hukum baik badan hukum perseroan, perkumpulan maupun yayasan. Pada 2021 sebanyak 5184 pendaftar. Juga pada pendaftaran fidusia mengalami peningkatan. Kemudian pada 2021 sebanyak 230.086 pendaftar.

Selain itu, tahun 2021 juga telah dilantik notaris baru dan pindahan dari luar Sulsel sebanyak 64 orang.

Baca Juga: Kemenkumham Sulsel telah mengharmonisasi 79 ranperda, fasilitasi 4 naskah akademik ranperda, mediasi dan konsultasi 9 ranperda, melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap12 perda serta melakukan MoU dengan 8 Pemda dan 3 DPRD.

Di bidang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Nasional, Anggoro menyampaikan, 50 website anggota JDIH Sulsel telah terintegrasi dengan JDIH Nasional yang terpusat di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JDIH Sulsel terdiri dari Biro Hukum Pemprov Sulsel , Setwan DPRD Sulsel, bagian hukum Kabupaten Kota serta Setwan Kabupaten Kota.

Untuk bantuan hukum, selamatahun 2021, ada 20 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang menjalin kerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel . Sebanyak757 kasus litigasi dan 250 kegiatan nonlitigasi yang telah ditangani. Presentase penyeraapan anggarannya sebesar 98,58%.