Kakanwil Kemenkumham Sulsel Berganti, Harun Sulianto Dimutasi ke Palembang

MAKASSAR - Mutasi di Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan kembali dilakukan, Harun Sulianto yang menjabat sebagai Kakanwil Sulsel ditugaskan sebagai Kakanwil Kemenkumham Sumatera Selatan.

Harun Sulianto dilantik lansung oleh langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dari Graha Pengayoman Jakarta, pada Jumar, (04/03/2022). Harun Sulianto telah memimpin Kanwil Kemenkumham Sulsel sejak 10 Juni 2020 (1 tahun 9 bulan).



Harun mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemprov Sulsel dan Forkopimda, Pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh Forkopimdanya, semua pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat di Sulsel yang sudah membantu pelaksanaan tugas Kemenkumham di Sulsel.

"Kami juga mohon maaf jika selama ini ada hal yang tidak berkenan, serta mohon doanya untuk tugas kami di Kanwil Kemenkumham Sumsel," katanya.

Diketahui selama menjabat beberapa capaian Kanwil Kemenkumham Sulsel pada Tahun 2020 di era Harun Sulianto antara lain Kanwil Sulsel, Bapas Watampone dan Rutan Pangkajene dapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB. Sedangkan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar dapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kanwil Sulsel juga dapat penghargaan Terbaik I Penyelenggara Bantuan Hukum kategori sedang tahun 2020 dan Penghargaan dari Menkumham Yasonna H. Laoly sebagai Kanwil dengan IKPA tertinggi antar Kanwil Kemenkumham se-Indonesia dengan nilai IKPA 96,13.

Di Tahun 2021, ada beberapa penghargaan yang diterima yaitu Terbaik III kategori pemberitaan positif di media online. Juga terbaik untuk kategori permohonan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) wilayah indonesia tengah, dan Peringkat III Kanwil dengan responden internal terbanyak dalam survei PMPI tahun 2021 serta sebagai Pembina UPT yang telah Melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM Terbaik Tahun 2021.

Pada tahun 2022, Kanwil Sulsel juga dapat piagam penghargaan dari KPPN Makassar II sebagai satuan kerja IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran ) terbaik (tanpa uang persediaan) Triwulan III untuk Dipa Administrasi Hukum Umum (AHU) dengan nilai 98,79. Juga penghargaa DIPA Kekayaan Intelektual (KI) sebagai satuan kerja IKPA terbaik (tanpa uang persediaan) Triwulan IV dengan nilai 98,01.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memimpin pelantikan, dalam arahannya mengungkapkan bahwa perubahan jabatan Pimti pratama merupakan bagian dari kebutuhan organisasi dalam rangka menghadapi tantangan ke depan dan tugas yang semakin berkembang.