Realisasi APBN di Wilayah Bosowa Capai Rp187 Miliar pada Februari 2022
loading...
A
A
A
BONE - Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Om Span), realisasi belanja APBN di wilayah pembayaran KPPN Watampone yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (Bosowa) mencapai Rp187,28 miliar pada Februari 2022. Jumlah itu setara 7,40 persen dari total pagu sebesar Rp2,53 triliun.
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi saat ini mengalami pertumbuhan persentase sebesar 0,34%. Sekadar diketahui, realisasi APBN wilayah Bosowa pada Februari 2021 sebesar Rp165,28 miliar atau 7,06% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun.
Adapun realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp141,71 miliar atau 10,67% dari pagu sebesar Rp1,33 triliun untuk kantor vertikal di daerah.
Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) realisasi sebesar Rp45,58 miliar atau 3,79% dari total pagu tahun 2022 sebesar Rp1,20 triliun.
Secara lebih rinci, realisasi sampai Februari 2022, belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp115,11 miliar atau 11,84% dari pagu sebesar Rp972,27 miliar.
Adapun realisasi Belanja Barang pada Februari 2022 sebesar Rp22,07 miliar atau 9,92% dari total pagu sebesar Rp318,94 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp4,53 miliar atau 15,49% dari total pagu sebesar Rp29,25 miliar.
Belanja Sosial untuk sampai dengan Februari 2022 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp8,19 miliar.
Untuk TKDD, DAK Fisik belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp527,09 miliar, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp37,39 miliar atau 18,41% dari pagu sebesar Rp203,12 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp8,18 miliar atau 1,74% dari pagu sebesar Rp471,15 miliar.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman, berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone diharapkan dapat bermanfaat guna pemulihan ekonomi.
"Dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir," ucap dia.
Lihat Juga: Pemkab Jayapura Upayakan Pengusaha Lokal Dilibatkan dalam Proyek Rekonstruksi Bencana Alam
Bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, realisasi saat ini mengalami pertumbuhan persentase sebesar 0,34%. Sekadar diketahui, realisasi APBN wilayah Bosowa pada Februari 2021 sebesar Rp165,28 miliar atau 7,06% dari total pagu sebesar Rp2,34 triliun.
Adapun realisasi tersebut berasal dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp141,71 miliar atau 10,67% dari pagu sebesar Rp1,33 triliun untuk kantor vertikal di daerah.
Sementara untuk Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) realisasi sebesar Rp45,58 miliar atau 3,79% dari total pagu tahun 2022 sebesar Rp1,20 triliun.
Secara lebih rinci, realisasi sampai Februari 2022, belanja Pemerintah Pusat di Bosowa terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp115,11 miliar atau 11,84% dari pagu sebesar Rp972,27 miliar.
Adapun realisasi Belanja Barang pada Februari 2022 sebesar Rp22,07 miliar atau 9,92% dari total pagu sebesar Rp318,94 miliar. Sementara itu, realisasi Belanja Modal sebesar Rp4,53 miliar atau 15,49% dari total pagu sebesar Rp29,25 miliar.
Belanja Sosial untuk sampai dengan Februari 2022 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp8,19 miliar.
Untuk TKDD, DAK Fisik belum terdapat realisasi dari pagu sebesar Rp527,09 miliar, DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp37,39 miliar atau 18,41% dari pagu sebesar Rp203,12 miliar, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp8,18 miliar atau 1,74% dari pagu sebesar Rp471,15 miliar.
Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman, berharap melalui percepatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2022 secara akuntabel oleh Satker dan Pemda mitra kerja KPPN Watampone diharapkan dapat bermanfaat guna pemulihan ekonomi.
"Dan penguatan reformasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar pandemi Covid-19 segera berakhir," ucap dia.
Lihat Juga: Pemkab Jayapura Upayakan Pengusaha Lokal Dilibatkan dalam Proyek Rekonstruksi Bencana Alam
(tri)