Ramadhan, Bahan Pangan Aman Namun Distribusi Bisa Tersendat
loading...
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Suasana bulan suci Ramadhan saat pandemi virus korona sungguh mengkhawatirkan. Bukan sekadar adanya imbauan Kementerian Agama yang meminta masyarakat untuk salat tarawih di rumah namun sosl ketersediaan pasokan bahan pangan pokok.
Mengantisipasi kekhawatiran masyarakat agar tidak timbul spekulasi seputar pasokan atau ketersediaan bahan pangan pokok, pemerintah menjamin stok bahan pangan pokok masih mencukupi sepanjang Ramadan.
Penegasan yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, sekaligus menjawab Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok bahan pangan dihitung dengan baik. Ketersediaan bahan pangan sepanjang Ramadan juga sudah disuarakan Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) awal pekan ini.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, mempertanyakan harga tiga bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni gula, telur ayam, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan.
Pihak Kemendag diminta transparan menjelaskan berapa sebenarnya kebutuhan masyarakat ketiga bahan pangan tersebut beserta ketersediannya.
Secara keseluruhan, pemerintah mengklaim bahan pangan pokok tersedia aman untuk tiga bulan ke depan. Untuk kebutuhan bawang putih, keran impor sudah dibuka dan dalam jumlah yang cukup akan masuk menjelang Lebaran.
Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), terungkap bahwa stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton dengan rincian 1,4 juta ton di gudang Bulog, 1,2 juta ton pada penggilingan, 728.000 ton di tangan pedagang, dan sekitar 26.000 ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), serta 2.939 ton ada di lumbung pangan masyarakat.
Ada pun neraca beras hingga Juni 2020 dipastikan mengalami surplus sebanyak 6,4 juta ton, begitu pula komoditas lainnya mencatat surplus, di antaranya jagung 1 juta ton, bawang merah sekitar 330.000 ton, cabai besar 27.000 ton, dan cabai rawit 68.000 ton serta daging ayam ras 2.306.000 ton. Meski stok bahan pangan tersedia, yang perlu diwaspadai adalah proses pendistribusiannya, mengingat sejumlah wilayah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta pengecekan ketersediaan bahan pangan pokok dengan cermat dan jangan sampai dilebih-lebihkan. Misalnya soal ketersediaan beras, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta hitungan yang betul berapa produksi beras dan cadangan beras nasional cukup sampai berapa lama.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu meminta Satgas Pangan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengawasi bersama rantai pasok dan stok pangan. Memang, pemerintah harus bertindak tegas dalam penegakan hukum kepada oknum atau spekulan yang mencari keuntungan dengan jalan menghalalkan segala cara, seperti menimbun bahan pangan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Mulai langkah persuasif hingga tindakan ekstrem. Misalnya pencabutan izin usaha yang bisa menimbulkan efek jera kepada oknum yang mekakukan penimbunan pangan atau yang menaikkan harga seenaknya.
Sebaliknya, pemerintah juga harus punya data-data akurat seputar produski bahan pangan pokok yang rentan untuk ditimbun.Apabila pemerintah memiliki data lengkap, tindakan orang-orang tak bertanggung jawab untuk menimbun bahan pangan pokok bisa diminimalisasi secara dini.
Harus diakui, selama ini data-data pangan antarkementerian sering kali tidak sinkron sehingga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Celah tersebut menjadi pintu masuk para oknum penimbun bahan pangan pokok.
Sebenarnya, langkah serius pemerintah mengantisipasi ketersedian bahan pangan pokok tidak hanya terkait datangnya Ramadan, tetapi juga untuk mewaspadai dampak dari wabah virus korona yang disinyalir dapat menyebabkan krisis pangan dunia.
Apabila krisis pangan global terjadi maka setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan sendiri. Sebelumnya, Food and Agriculture Organization sudah mengingatkan adanya potensi besar terjadinya krisis bahan pangan dunia bila pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) tidak bisa diantisipasi dalam jangka waktu dekat.
Setelah pemerintah menjamin ketersediaan stok bahan pangan pokok sepanjang Ramadan ini, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses pendistribusiannya? Sejak pemberlakuan PSBB untuk sejumlah wilayah, otomatis telah mengurangi aktivitas masyarakat. Ini menjadi pekerjaan yang serius untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
Mengantisipasi kekhawatiran masyarakat agar tidak timbul spekulasi seputar pasokan atau ketersediaan bahan pangan pokok, pemerintah menjamin stok bahan pangan pokok masih mencukupi sepanjang Ramadan.
Penegasan yang disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, sekaligus menjawab Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta agar stok bahan pangan dihitung dengan baik. Ketersediaan bahan pangan sepanjang Ramadan juga sudah disuarakan Komisi VI DPR RI saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) awal pekan ini.
Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Darmadi Durianto, mempertanyakan harga tiga bahan pangan yang sangat dibutuhkan masyarakat, yakni gula, telur ayam, dan bawang merah mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan.
Pihak Kemendag diminta transparan menjelaskan berapa sebenarnya kebutuhan masyarakat ketiga bahan pangan tersebut beserta ketersediannya.
Secara keseluruhan, pemerintah mengklaim bahan pangan pokok tersedia aman untuk tiga bulan ke depan. Untuk kebutuhan bawang putih, keran impor sudah dibuka dan dalam jumlah yang cukup akan masuk menjelang Lebaran.
Berdasarkan data yang dipublikasi Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), terungkap bahwa stok beras nasional mencapai 3,4 juta ton dengan rincian 1,4 juta ton di gudang Bulog, 1,2 juta ton pada penggilingan, 728.000 ton di tangan pedagang, dan sekitar 26.000 ton di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), serta 2.939 ton ada di lumbung pangan masyarakat.
Ada pun neraca beras hingga Juni 2020 dipastikan mengalami surplus sebanyak 6,4 juta ton, begitu pula komoditas lainnya mencatat surplus, di antaranya jagung 1 juta ton, bawang merah sekitar 330.000 ton, cabai besar 27.000 ton, dan cabai rawit 68.000 ton serta daging ayam ras 2.306.000 ton. Meski stok bahan pangan tersedia, yang perlu diwaspadai adalah proses pendistribusiannya, mengingat sejumlah wilayah sudah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah meminta pengecekan ketersediaan bahan pangan pokok dengan cermat dan jangan sampai dilebih-lebihkan. Misalnya soal ketersediaan beras, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta hitungan yang betul berapa produksi beras dan cadangan beras nasional cukup sampai berapa lama.
Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu meminta Satgas Pangan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengawasi bersama rantai pasok dan stok pangan. Memang, pemerintah harus bertindak tegas dalam penegakan hukum kepada oknum atau spekulan yang mencari keuntungan dengan jalan menghalalkan segala cara, seperti menimbun bahan pangan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Mulai langkah persuasif hingga tindakan ekstrem. Misalnya pencabutan izin usaha yang bisa menimbulkan efek jera kepada oknum yang mekakukan penimbunan pangan atau yang menaikkan harga seenaknya.
Sebaliknya, pemerintah juga harus punya data-data akurat seputar produski bahan pangan pokok yang rentan untuk ditimbun.Apabila pemerintah memiliki data lengkap, tindakan orang-orang tak bertanggung jawab untuk menimbun bahan pangan pokok bisa diminimalisasi secara dini.
Harus diakui, selama ini data-data pangan antarkementerian sering kali tidak sinkron sehingga berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Celah tersebut menjadi pintu masuk para oknum penimbun bahan pangan pokok.
Sebenarnya, langkah serius pemerintah mengantisipasi ketersedian bahan pangan pokok tidak hanya terkait datangnya Ramadan, tetapi juga untuk mewaspadai dampak dari wabah virus korona yang disinyalir dapat menyebabkan krisis pangan dunia.
Apabila krisis pangan global terjadi maka setiap negara akan memprioritaskan kebutuhan sendiri. Sebelumnya, Food and Agriculture Organization sudah mengingatkan adanya potensi besar terjadinya krisis bahan pangan dunia bila pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) tidak bisa diantisipasi dalam jangka waktu dekat.
Setelah pemerintah menjamin ketersediaan stok bahan pangan pokok sepanjang Ramadan ini, tentu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana proses pendistribusiannya? Sejak pemberlakuan PSBB untuk sejumlah wilayah, otomatis telah mengurangi aktivitas masyarakat. Ini menjadi pekerjaan yang serius untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
(nth)
Explore More