Kepala BNPT Gelar Pertemuan dengan 50 Pimpinan Pesantren di Jatim, Ada Apa?

PASURUAN - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menggelar pertemuan silaturahmi kebangsaan dengan 50 ulama pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur. Pertemuan digelar di Pondok Pesanten Al Ikhlas, Rembang, Pasuruan, Rabu (16/2/2022)

Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan, ulama sangat berperan penting dalam membekali umat dan santri-santrinya konsephubbul wathan minal imandanmenampakkan wajah Islam yangrahmatan lil alamin.



"Tentunya kita berharap bagaimanahubul wathan minal imanini dapat menjadi karakter bangsa Indonesia. Untuk itu kita mohon dukungan dari para Kiai semuanya agar jangan sampai agama Islam ini dibajak oleh kepentingan teroris demi syahwat politik," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut dijelaskan betapa berbahayanya penyebaran paham radikalisme yang menginfiltrasi kepada para generasi muda melalui narasi agama. Terlebih Indonesia ini merupakan negara muslim besar di dunia.

"Keterpaparan radikalisme ini, karena masuk melalui narasi agama. Jadi tidak kasat narasi itu telah mempengaruhi alam pikiran umat kita. Kelompok ini menganggap Indonesia ini sudah sangat subur yang didominasi oleh mayoritas umat muslim," katanya.

Boy Rafli Amar mengungkapkan, silaturahmi ini dalam rangka berdialog terutama berkaitan dengan program-program pencegahan penyebarluasan paham radikal terorisme khususnya dengan alim ulama dan pimpinan pondok pesantrendi Jawa Timur.


"Tadi kita juga menerima masukan kerjasama terutama dalam meningkatkan kecintaan kepada tanah air. Ini agar jangan sampai para peserta didik kita, masyarakat kita, kemudian terpapar radikalisme," ucap Mantan Waka Lemdiklat Polri ini.

Pasalnya, pola gerakan kelompok radikalisme dan terorisme dewasa ini telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Di antaranya dengan melakukan infiltrasi kepada institusi pendidikan dan menyasar kepada anak didik sebagai generasi muda, salah satunya melalui lingkungan pondok pesantren.

"Kelompok ini kemudian menyalah gunakan tempat pendidikan yang ada untuk kepentingan politik mereka. Maka saya katakan bukan pondok pesantrennya, tapi oknum yang memanfaatkan pondok pesantren itu untuk kepentingan mereka," tegas mantan Kapolda Papua ini.