Potensi Konflik di Makassar Jelang Pemilu 2024 Harus Diantisipasi
Rabu, 09 Februari 2022 - 18:13 WIB
loading...
Kesbangpol mengantisipasi potensi konflik seperti perang kelompok di Makassar menjelang Pemilu 2024. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
MAKASSAR - Potensi konflik seperti perang kelompok di Kota Makassar dinilai perlu diantisipasi menjelang Pemilu 2024 . Situasi kamtibmas harus dibuat kondusif menjelang pesta demokrasi.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan organisasi kepemudaan lewat program Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) guna menjaga keamanan wilayah menjelang Pemilu 2024 .
Baca Juga: Gandeng DMI Sulsel, BPJamsostek Bidik Pengurus Masjid se-Makassar
Zainal bilang program tersebut menjadi forum yang menghimpun lintas etnis, budaya dan komunitas. "Itu sudah dibentuk sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tinggal kami mau pengukuhan sebenarnya," ungkap dia.
Selain itu, ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengantisipasi potensi konflik di wilayah masing-masing.
"Inikan situasi Covid-19, jadi kami masih cari-cari waktu lagi, untuk lanjutkan," ungkap Zainal.
Upaya ini disebut menjadi implementasi dan mandatori langsung dari Menteri Dalam Negeri. Sejauh ini, ada 59 organisasi kepemudaan yang dilibatkan. Organisasi tersebut dinilai dapat menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan hingga ke tingkat RT/RW.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Zainal Ibrahim, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan organisasi kepemudaan lewat program Forum Pembauran Kebangsaan (FPB) guna menjaga keamanan wilayah menjelang Pemilu 2024 .
Baca Juga: Gandeng DMI Sulsel, BPJamsostek Bidik Pengurus Masjid se-Makassar
Zainal bilang program tersebut menjadi forum yang menghimpun lintas etnis, budaya dan komunitas. "Itu sudah dibentuk sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tinggal kami mau pengukuhan sebenarnya," ungkap dia.
Selain itu, ada Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengantisipasi potensi konflik di wilayah masing-masing.
"Inikan situasi Covid-19, jadi kami masih cari-cari waktu lagi, untuk lanjutkan," ungkap Zainal.
Upaya ini disebut menjadi implementasi dan mandatori langsung dari Menteri Dalam Negeri. Sejauh ini, ada 59 organisasi kepemudaan yang dilibatkan. Organisasi tersebut dinilai dapat menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan hingga ke tingkat RT/RW.
Lihat Juga :
