Komisi I Sebut Pengembangan Pariwisata Palopo Antara Ada dan Tiada
loading...
Komisi I DPRD Kota Palopo rapat kerja dalam rangka rencana pengembangan wisata di Kota Palopo. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan di ruangan Komisi I DPRD Palopo, Senin (7/2) siang.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca Juga: DPRD Palopo
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca Juga: Omicron
"Koordinasi baik antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan harus berjalan termasuk kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan dan makanan di area wisata," ujarnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, dihadiri para anggota Komisi I, Baharman Supri, Muhammad Mahdi, Jabir, Nureny, Misbahuddin, Arif Munanda dan juga dari Komisi III, Budi Harto Tahir dan Darmawati.
Hadir dari Dinas Pariwisata, Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ceria Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Palopo.
dalam bentuk sosialisasi kepada usaha pendukung kepariwisataan dalam rangka terkait pelaksanaan pariwisata sehat, bersih dan halal juga telah dilaksanakan.
"Kegiatan pengembangan pariwisata terbatas karena persoalan anggaran sehingga kegiatan kami seputaran sosialisasi, perbaikan sarana dan penggalangan masyarakat akan sadar wisata. Tahun 2022 hanya dalam bentuk program pembinaan dan tidak ada lagi fisik," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Palopo, menjelaskan pihaknya telah melakukan perjanjian kerja sama melalui MoU dengan sejumlah pengelola objek wisata di Kota Palopo, seperti Kambo.
"Kami sudah ada MoU dengan sejumlah pengelola destinasi wisata , terkait wisata sehat, contoh di Kambo, Latuppa, dengan melibatkan puskesmas setempat," ujar Ceria.
Baca juga:Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo
Dijelaskan Ceria, di tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijajakan di area objek wisata. "Sekarang tidak kami lakukan, anggarannya sudah tidak ada, kena refocusing," katanya.
Komisi I, berharap, ke depan Dinas Kesehatan, tetap melaksanakan sidak makanan dan minuman di objek pariwisata guna mendukung wisata sehat dan aman.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca Juga: DPRD Palopo
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca Juga: Omicron
"Koordinasi baik antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan harus berjalan termasuk kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan dan makanan di area wisata," ujarnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, dihadiri para anggota Komisi I, Baharman Supri, Muhammad Mahdi, Jabir, Nureny, Misbahuddin, Arif Munanda dan juga dari Komisi III, Budi Harto Tahir dan Darmawati.
Hadir dari Dinas Pariwisata, Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ceria Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Palopo.
dalam bentuk sosialisasi kepada usaha pendukung kepariwisataan dalam rangka terkait pelaksanaan pariwisata sehat, bersih dan halal juga telah dilaksanakan.
"Kegiatan pengembangan pariwisata terbatas karena persoalan anggaran sehingga kegiatan kami seputaran sosialisasi, perbaikan sarana dan penggalangan masyarakat akan sadar wisata. Tahun 2022 hanya dalam bentuk program pembinaan dan tidak ada lagi fisik," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Palopo, menjelaskan pihaknya telah melakukan perjanjian kerja sama melalui MoU dengan sejumlah pengelola objek wisata di Kota Palopo, seperti Kambo.
"Kami sudah ada MoU dengan sejumlah pengelola destinasi wisata , terkait wisata sehat, contoh di Kambo, Latuppa, dengan melibatkan puskesmas setempat," ujar Ceria.
Baca juga:Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo
Dijelaskan Ceria, di tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijajakan di area objek wisata. "Sekarang tidak kami lakukan, anggarannya sudah tidak ada, kena refocusing," katanya.
Komisi I, berharap, ke depan Dinas Kesehatan, tetap melaksanakan sidak makanan dan minuman di objek pariwisata guna mendukung wisata sehat dan aman.
(luq)
Explore More