Komisi I Sebut Pengembangan Pariwisata Palopo Antara Ada dan Tiada
Senin, 07 Februari 2022 - 17:37 WIB
loading...
Komisi I DPRD Kota Palopo rapat kerja dalam rangka rencana pengembangan wisata di Kota Palopo. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar rapat kerja bersama Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan di ruangan Komisi I DPRD Palopo, Senin (7/2) siang.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
Dinas Pariwisata yang diwakili Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan, di tahun 2022 mereka tidak lagi mengelola kegiatan fisik, sementara anggaran yang diusulkan tidak terealisasi 100 persen karena refocusing anggaran.
Mendengar sekelumit penjelasan Dinas Pariwisata itu, anggota DPRD Palopo , Baharman Supri menyebut bahwa pengelolaan wisata di Kota Palopo, seperti ada dan tidak ada.
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
Sementara itu, anggkota Komisi I lainnya, Misbahuddin, mempertanyakan persiapan Dinas Kesehatan Palopo dalam mencegah masuknya Omicron pada sektor pariwisata.
"Koordinasi baik antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan harus berjalan termasuk kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan dan makanan di area wisata," ujarnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, dihadiri para anggota Komisi I, Baharman Supri, Muhammad Mahdi, Jabir, Nureny, Misbahuddin, Arif Munanda dan juga dari Komisi III, Budi Harto Tahir dan Darmawati.
Hadir dari Dinas Pariwisata, Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ceria Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Palopo.
Baca juga:Kantor Baru DPRD Palopo Mulai Dibangun, PUPR Optimistis Rampung Tepat Waktu
Muhammad Amin menyampaikan, terkait dengan peran mereka dalam pengembangan pariwisata di Palopo, beberapa program tahun 2021 telah dilaksanakan.
"Di tahun 2021, kita ada beberapa program pembinaan yang sudah dilakukan di tempat wisata, seperti di Kelurahan Padang Lambe, Latuppa, Murante dan Kambo. Pembinaan ini kemudian kami ditindaklanjuti dengan membentuk kelompok sadar wisata di tiap kelurahan di atas," ujarnya.
Upaya ini dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan pengembangan wisata di Palopo dan sudah dibuatkan SK dan sudah dikukuhkan.
"Kedua, program tahun lalu juga ada pemeliharaan di beberapa objek wisata seperti di Latuppa, kami lakukan rehab kamar mandi dan toilet, dan di Padang Lambe juga ada beberapa sarana pendukung kami bangun, termasuk perbaikan toilet di Gedung Kesenian," urainya.
Baca juga:Lama Tak Disahkan, DPRD Kota Palopo Kembali Bahasa Ranperda CSR
Program pengembangan pariwisata dalam bentuk sosialisasi kepada usaha pendukung kepariwisataan dalam rangka terkait pelaksanaan pariwisata sehat, bersih dan halal juga telah dilaksanakan.
"Kegiatan pengembangan pariwisata terbatas karena persoalan anggaran sehingga kegiatan kami seputaran sosialisasi, perbaikan sarana dan penggalangan masyarakat akan sadar wisata. Tahun 2022 hanya dalam bentuk program pembinaan dan tidak ada lagi fisik," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Palopo, menjelaskan pihaknya telah melakukan perjanjian kerja sama melalui MoU dengan sejumlah pengelola objek wisata di Kota Palopo, seperti Kambo.
"Kami sudah ada MoU dengan sejumlah pengelola destinasi wisata , terkait wisata sehat, contoh di Kambo, Latuppa, dengan melibatkan puskesmas setempat," ujar Ceria.
Baca juga:Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo
Dijelaskan Ceria, di tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijajakan di area objek wisata. "Sekarang tidak kami lakukan, anggarannya sudah tidak ada, kena refocusing," katanya.
Komisi I, berharap, ke depan Dinas Kesehatan, tetap melaksanakan sidak makanan dan minuman di objek pariwisata guna mendukung wisata sehat dan aman.
Dalam rapat ini, Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan diberikan kesempatan menyampaikan capaian program mereka di tahun 2021 dan rencana kerja tahun anggaran 2022.
Baca juga:Anggota DPRD Diharap Perbaiki Kinerja Agar Bisa Jaga Amanah Rakyat
Dinas Pariwisata yang diwakili Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan, di tahun 2022 mereka tidak lagi mengelola kegiatan fisik, sementara anggaran yang diusulkan tidak terealisasi 100 persen karena refocusing anggaran.
Mendengar sekelumit penjelasan Dinas Pariwisata itu, anggota DPRD Palopo , Baharman Supri menyebut bahwa pengelolaan wisata di Kota Palopo, seperti ada dan tidak ada.
"Mau dibilang tidak ada, tapi ada. Jadi yang kita lakukan saat ini adalah menjaga yang ada, termasuk menjaga objek wisata agar tidak menjadi area paparan Covid-19 hingga memunculkan klaster baru," ujarnya.
Dia berharap, pengelolaan pariwisata di Kota Palopo, ke depan lebih mendapat perhatian pemerintah. "Mudah mudahan pariwisata dapat anggaran DAK, sisa itu harapan kita," katanya.
Baca juga:Ruang Aspirasi DPRD Dimanfaatkan Sementara Jadi Tempat Salat
Sementara itu, anggkota Komisi I lainnya, Misbahuddin, mempertanyakan persiapan Dinas Kesehatan Palopo dalam mencegah masuknya Omicron pada sektor pariwisata.
"Koordinasi baik antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan harus berjalan termasuk kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan dan makanan di area wisata," ujarnya.
Rapat kerja ini dipimpin langsung Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, dihadiri para anggota Komisi I, Baharman Supri, Muhammad Mahdi, Jabir, Nureny, Misbahuddin, Arif Munanda dan juga dari Komisi III, Budi Harto Tahir dan Darmawati.
Hadir dari Dinas Pariwisata, Muhammad Amin, Kabid Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Ceria Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kota Palopo.
Baca juga:Kantor Baru DPRD Palopo Mulai Dibangun, PUPR Optimistis Rampung Tepat Waktu
Muhammad Amin menyampaikan, terkait dengan peran mereka dalam pengembangan pariwisata di Palopo, beberapa program tahun 2021 telah dilaksanakan.
"Di tahun 2021, kita ada beberapa program pembinaan yang sudah dilakukan di tempat wisata, seperti di Kelurahan Padang Lambe, Latuppa, Murante dan Kambo. Pembinaan ini kemudian kami ditindaklanjuti dengan membentuk kelompok sadar wisata di tiap kelurahan di atas," ujarnya.
Upaya ini dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan pengembangan wisata di Palopo dan sudah dibuatkan SK dan sudah dikukuhkan.
"Kedua, program tahun lalu juga ada pemeliharaan di beberapa objek wisata seperti di Latuppa, kami lakukan rehab kamar mandi dan toilet, dan di Padang Lambe juga ada beberapa sarana pendukung kami bangun, termasuk perbaikan toilet di Gedung Kesenian," urainya.
Baca juga:Lama Tak Disahkan, DPRD Kota Palopo Kembali Bahasa Ranperda CSR
Program pengembangan pariwisata dalam bentuk sosialisasi kepada usaha pendukung kepariwisataan dalam rangka terkait pelaksanaan pariwisata sehat, bersih dan halal juga telah dilaksanakan.
"Kegiatan pengembangan pariwisata terbatas karena persoalan anggaran sehingga kegiatan kami seputaran sosialisasi, perbaikan sarana dan penggalangan masyarakat akan sadar wisata. Tahun 2022 hanya dalam bentuk program pembinaan dan tidak ada lagi fisik," jelasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Palopo, menjelaskan pihaknya telah melakukan perjanjian kerja sama melalui MoU dengan sejumlah pengelola objek wisata di Kota Palopo, seperti Kambo.
"Kami sudah ada MoU dengan sejumlah pengelola destinasi wisata , terkait wisata sehat, contoh di Kambo, Latuppa, dengan melibatkan puskesmas setempat," ujar Ceria.
Baca juga:Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo
Dijelaskan Ceria, di tahun-tahun sebelumnya, Dinas Kesehatan juga aktif melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijajakan di area objek wisata. "Sekarang tidak kami lakukan, anggarannya sudah tidak ada, kena refocusing," katanya.
Komisi I, berharap, ke depan Dinas Kesehatan, tetap melaksanakan sidak makanan dan minuman di objek pariwisata guna mendukung wisata sehat dan aman.
(luq)
Lihat Juga :
