Luwu Utara Raih Predikat Zona Hijau Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
loading...
Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiady, saat menerima predikat zona hijau kepatuhan standar pelayanan publik di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Kamis (27/01/2022). Foto: Protokol Lutra
A
A
A
LUWU UTARA - Pemerintah Kabupaten Luwu Utara , mendapatkan Predikat Zona Hijau Standar Pelayanan Publik dengan Nilai Kepatuhan 85,89 di awal tahun 2021.
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, melalui survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Adapun Variabel penilaian meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Prasarana Fasilitas, Pelayanan Khusus, Penilaian Kepuasan Masyarakat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Atribut, Pelayanan Terpadu dan Rekognisi.
Untuk pemerintah daerah, penilaian didasarkan pada produk layanan atas empat substansi, yaitu Pelayanan Perizinan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pendidikan. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Luwu Utara mengajukan Dinas PTSP, UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiady, di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Kamis (27/01/2022). Penghargaan diserahkan oleh kepala kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan.
Armiady menerima penghargaan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman kantor perwakilan Provinsi Sulsel atas penghargaan yang diberikan.
"Terima kasih kepada ombudsman kantor Provinsi Sulsel yang telah melakukan penilaian kepada kinerja pemerintah daerah, tentu apa penghargaan ini selain jadi semangat juga sebagai bahan evaluasi kami di Pemda Luwu Utara untuk kinerja pelayanan yang di lakukan," ujarnya.
Menurutnya, penghargaan ini tentu tidak dapat di pertahankan apa bila pemerintah daerah tidak bekerja tim dalam melayani masyarakat, dan kita patut mengapresiasi kinerja ini.
"Meskipun nilainya sedikit menurun, tapi Alhamdulillah Luwu Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat zona hijau penilaian Ombudsman," katanya.
Armiady berpesan agar penghargaan tersebut menjadi support dan memotivasi untuk seluruh Perangkat Daerah dan ASN agar melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, ingat melayani masyarakat. Bukan minta dilayani masyarakat,” pintanya.
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia, melalui survei kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
Hal itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik . Adapun Variabel penilaian meliputi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Pengelolaan Pengaduan, Sarana dan Prasarana Fasilitas, Pelayanan Khusus, Penilaian Kepuasan Masyarakat, Visi, Misi dan Motto Pelayanan, Atribut, Pelayanan Terpadu dan Rekognisi.
Untuk pemerintah daerah, penilaian didasarkan pada produk layanan atas empat substansi, yaitu Pelayanan Perizinan, Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pendidikan. Dalam penilaian tersebut, Kabupaten Luwu Utara mengajukan Dinas PTSP, UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Luwu Utara, Armiady, di Hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Kamis (27/01/2022). Penghargaan diserahkan oleh kepala kantor perwakilan Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan.
Armiady menerima penghargaan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ombudsman kantor perwakilan Provinsi Sulsel atas penghargaan yang diberikan.
"Terima kasih kepada ombudsman kantor Provinsi Sulsel yang telah melakukan penilaian kepada kinerja pemerintah daerah, tentu apa penghargaan ini selain jadi semangat juga sebagai bahan evaluasi kami di Pemda Luwu Utara untuk kinerja pelayanan yang di lakukan," ujarnya.
Menurutnya, penghargaan ini tentu tidak dapat di pertahankan apa bila pemerintah daerah tidak bekerja tim dalam melayani masyarakat, dan kita patut mengapresiasi kinerja ini.
"Meskipun nilainya sedikit menurun, tapi Alhamdulillah Luwu Utara merupakan satu-satunya kabupaten yang berhasil mempertahankan predikat zona hijau penilaian Ombudsman," katanya.
Armiady berpesan agar penghargaan tersebut menjadi support dan memotivasi untuk seluruh Perangkat Daerah dan ASN agar melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, ingat melayani masyarakat. Bukan minta dilayani masyarakat,” pintanya.
(agn)
Lihat Juga :
