RKPD Tanah Laut 2023, Bupati Sukamta: Fokus pada 10 Isu Strategis
Jum'at, 21 Januari 2022 - 14:32 WIB
loading...
A
A
A
Adanya pandemi Covid-19 yang mendera ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Laut sehingga menyebabkan angka kemiskinan Kabupaten Tanah Laut dari semula 4,26 persen pada 2020 meningkat menjadi 4,57 pada 2021 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tanah Laut juga turut menjadi perhatian Bupati Sukamta.
Walaupun mengalami peningkatan, Sukamta menilai peningkatan ini tidak signifikan sehingga masih bisa dikendalikan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih mampunya perekonomian berputar ditengah masyarakat.
“Angka kemiskinan kita cenderung mengalami fluktuasi bahkan meningkat seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Walaupun secara parameter perekonomian, adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut tidak terlalu besar pengaruhnya. Hal ini bisa dilihat dari penyaluran KUR kepada masyarakat yang trennya masih meningkat dengan tingkat kemacetan dana kurang dari dua persen, itu artinya perekonomian masyarakat masih berjalan dengan baik,” pungkas Sukamta.
Kegiatan FKP ini merupakan salah satu rangkaian tahapan untuk penyusunan dokumen RKPD 2023 dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. CM
Walaupun mengalami peningkatan, Sukamta menilai peningkatan ini tidak signifikan sehingga masih bisa dikendalikan dengan baik. Hal tersebut terbukti dengan masih mampunya perekonomian berputar ditengah masyarakat.
“Angka kemiskinan kita cenderung mengalami fluktuasi bahkan meningkat seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19. Walaupun secara parameter perekonomian, adanya pandemi Covid-19 di Kabupaten Tanah Laut tidak terlalu besar pengaruhnya. Hal ini bisa dilihat dari penyaluran KUR kepada masyarakat yang trennya masih meningkat dengan tingkat kemacetan dana kurang dari dua persen, itu artinya perekonomian masyarakat masih berjalan dengan baik,” pungkas Sukamta.
Kegiatan FKP ini merupakan salah satu rangkaian tahapan untuk penyusunan dokumen RKPD 2023 dalam rangka melaksanakan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. CM
(ars)
Lihat Juga :