Ombudsman Jabar Catat Dugaan Maladministrasi Pemerintahan Paling Banyak Dikeluhkan Warga
loading...
Ombudsman Perwakilan Jawa Barat (Jabar) mencatat tingginya laporan warga atas dugaan kasus maladministrasi yang dilakukan pemerintah selama tahun 2021. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Ombudsman Perwakilan Jawa Barat (Jabar) mencatat tingginya laporan warga atas dugaan kasus maladministrasi yang dilakukan pemerintah selama tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih belum puasnya masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan.
Asisten Muda, Kepala Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jabar Noer Adhe Purnama mengatakan, kategorisasi dugaan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman cukup tinggi. Terutama soal pelayanan dan penyimpanan prosedur.
"Sebanyak 38,67 persen mengeluhkan penundaan berlarut dalam pemberian pelayanan. Selanjutnya sebanyak 18,67 persen masyarakat mengeluhkan penyelenggara yang tidak memberikan pelayanan, dan sebanyak 12 persen mengeluhkan dugaan penyimpangan prosedur," kata dia, Kamis (6/1/2022).
Di samping itu, kata dia, terdapat berbagai bentuk maladministrasi lainnya yang jumlahnya kecil. Namun, berdasarkan data yang ada bahwa lebih dari setengah kasus yang dilaporkan tersebut yakni sebesar 58 persen, sudah mendapatkan penyelesaian dari Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Jawa Barat.
"Memang salah satu ruang lingkup pelayanan publik yakni pelayanan administratif adalah yang menjadi konsentrasi atau fokus dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan masyarakat," jelas dia.
Menurut Noer, penyelesaian laporan itu sesuai dengan tugas Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan mandat pengawasan terhadap pelayanan publik sepanjang tahun 2021.
Asisten Muda, Kepala Pemeriksaan Laporan Ombudsman Jabar Noer Adhe Purnama mengatakan, kategorisasi dugaan maladministrasi yang dilaporkan kepada Ombudsman cukup tinggi. Terutama soal pelayanan dan penyimpanan prosedur.
"Sebanyak 38,67 persen mengeluhkan penundaan berlarut dalam pemberian pelayanan. Selanjutnya sebanyak 18,67 persen masyarakat mengeluhkan penyelenggara yang tidak memberikan pelayanan, dan sebanyak 12 persen mengeluhkan dugaan penyimpangan prosedur," kata dia, Kamis (6/1/2022).
Di samping itu, kata dia, terdapat berbagai bentuk maladministrasi lainnya yang jumlahnya kecil. Namun, berdasarkan data yang ada bahwa lebih dari setengah kasus yang dilaporkan tersebut yakni sebesar 58 persen, sudah mendapatkan penyelesaian dari Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Jawa Barat.
"Memang salah satu ruang lingkup pelayanan publik yakni pelayanan administratif adalah yang menjadi konsentrasi atau fokus dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan masyarakat," jelas dia.
Menurut Noer, penyelesaian laporan itu sesuai dengan tugas Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat yang melaksanakan mandat pengawasan terhadap pelayanan publik sepanjang tahun 2021.
(don)
Explore More