Anggota DPRD Ini Beri 3 Catatan Penanganan COVID-19 di Jatim

SURABAYA - Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Deni Wicaksono mencatat, ada tiga persoalan dalam penanganan wabah COVID-19 yang dilakukan Pemprov Jatim. Diketahui, hingga Senin (8/6/2020), jumlah positif COVID-19 di Jatim mencapai 6.297 kasus dengan jumlah yang sembuh sebanyak 1.584 orang.

(Baca juga: Awas! Hari Ini Ada Lonjakan Kasus Positif COVID-19 di Jatim )

Dari tiga persoalan itu pertama, Pemprov Jatim tidak punya konsep yang jelas terkait anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp454 miliar. "Sekarang ini, semua pihak sudah bersiap new normal. Tapi Pemprov Jatim sangat lambat mengorkestrasi semua sumberdaya untuk pemulihan ekonomi. Soal pariwisata, misalnya, kita kalah cepat dari Bali dan Bintan yang sudah bersiap menyambut new normal," katanya, Selasa (9/6/2020).

Kedua, sambung Deni, adalah soal serapan yang relatif lambat. Dia menyoroti soal penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Pemprov Jatim, terutama yang dalam bentuk bantuan pangan, yang tidak semua disalurkan secara cepat.

"Serapan yang lambat membuktikan politik anggaran Pemprov Jatim tidak peka terhadap penderitaan rakyat. Pemprov Jatim bergerak lambat dalam sinkronisasi data, verifikasi dan sebagainya, sehingga penyaluran dana menjadi lamban dan tak optimal," jelasnya.

Ketiga, terkait transparansi anggaran COVID-19, termasuk dana yang sudah terpakai dan sisanya. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui secara detail penggunaan anggaaran tersebut. "Selain itu, masyarakat tidak tahu Pa rencana pemerintah dalam pemulihan ekonomi," tandas alumnus Universitas Airlangga (Unair) tersebut.

(Baca juga: Timnas Indonesia Bersiap Hadapi Kualifikasi Piala Dunia 2022 )

Sementara itu, Pemprov Jatim memastikan sudah memiliki rencana pemulihan ekonomi. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pandemi COVID-19 di Jatim memerlukan perhatian yang cukup serius. Sebab menimbulkan korban jiwa, material dan berdampak pada sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Untuk itu, fokus pembangunan diarahkan kepada percepatan pemulihan ketahanan ekonomi. Yakni fokus pemulihan industri, pariwisata, investasi, kesehatan dan infrastruktur di Jatim," kata Khofifah.

Sektor yang paling terkena imbas adalah sektor jasa seperti pariwisata. Imbas lain COVID-19 terhadap perekonomian antara lain adalah penurunan kinerja ekspor, penurunan kinerja pertumbuhan ekonomi. Terutama pada sektor-sektor terdampak seperti akomodasi, transportasi, retail, dan manufaktur serta penurunan aliran modal. "Melihat dampak tersebut, kami berupaya untuk mengeluarkan beberapa kebijakan sosial ekonomi," ujar Khofifah.

Di antaranya, lanjut dia, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian, restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak, dan jaring pengaman sosial (social safety net). "APBD Jatim juga telah direalokasi dan refocused untuk penanganan COVID-19," imbuhnya.

(Baca juga: Classmeeting Daring SD Muhlas, Obati Kerinduan Pada Teman Sekolah )

Adapun prioritas pembangunan Jatim tahun 2021 terbagi dalam beberapa prioritas. Pertama, pembangunan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah ekonomi dan pariwisata. Kedua, penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur.

Ketiga, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja serta pengentasan kemiskinan dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan Artificial Intelegence (AI). Keempat, meningkatkan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal.

Kelima, peningkatan ketahanan pangan, dan pengelolaan energi baru terbarukan. Keenam yaitu peningkatan ketahanan bencana dan lingkungan hidup melalui pengarusutamaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan Iklim. "Prioritas ketujuh, peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur," pungkas Khofifah.