APBD Luwu Diketok, Pendidikan dan Kesehatan Penuhi Mandatory Spending
Selasa, 30 November 2021 - 16:51 WIB
loading...
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan pada Senin 29 November. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 ketuk palu pada Senin 29 November. Penetapan ditandai penandatangan nota kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 antara Pemkab Luwu dengan DPRD Luwu .
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Moch Arsal Arsyad kepada SINDOnews, Selasa (30/11) siang menyampaikan, APBD Luwu Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi kebijakan publik yang menjadi landasan penyusunan.
Baca juga:Dewan Dorong Dinas Perdagangan Luwu Tingkatkan PAD Tahun 2022
"Adapun mandatory spending yang menjadi kewajiban daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja telah terpenuhi, sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah," ujar Arsal.
Yakni pertama, urusan pendidikan sebesar Rp385 miliar lebih atau 27 persen dari APBD, di atas target 20 persen yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kedua, urusan kesehatan sebesar Rp224 miliar lebih atau 16 persen dari APBD, di atas target 10 persen yang ditetapkan oleh undang-undang.
Ketiga, untuk infrastruktur publik sebesar Rp165 miliar lebih atau 25 persen dari dana transfer umum.
Baca juga:Polda Sulsel Bakal Panggil Sejumlah Anggota DPRD Luwu
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Moch Arsal Arsyad kepada SINDOnews, Selasa (30/11) siang menyampaikan, APBD Luwu Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi kebijakan publik yang menjadi landasan penyusunan.
Baca juga:Dewan Dorong Dinas Perdagangan Luwu Tingkatkan PAD Tahun 2022
"Adapun mandatory spending yang menjadi kewajiban daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja telah terpenuhi, sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah," ujar Arsal.
Yakni pertama, urusan pendidikan sebesar Rp385 miliar lebih atau 27 persen dari APBD, di atas target 20 persen yang ditetapkan oleh undang-undang.
Kedua, urusan kesehatan sebesar Rp224 miliar lebih atau 16 persen dari APBD, di atas target 10 persen yang ditetapkan oleh undang-undang.
Ketiga, untuk infrastruktur publik sebesar Rp165 miliar lebih atau 25 persen dari dana transfer umum.
Baca juga:Polda Sulsel Bakal Panggil Sejumlah Anggota DPRD Luwu
Lihat Juga :
