Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Dewan Soroti Data ASN yang Masuk Daftar Penerima Bansos
loading...
DPRD Makassar menyoroti adanya data ASN yang masuk daftar penerima bansos dari pusat. Foto: Sindonews/dok
A
A
A
MAKASSAR - Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, menyoroti adanya data ASN yang menjadi penerima manfaat bantuan sosial (bansos) dari pusat.
Hal ini mencuat setelah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, kembali melakukan verifikasi penerima bantuan sosial pusat di 6 kecamatan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir meminta pemkot mengambil langkah tegas jika kemudian penerima tersebut terbukti merupakan ASN.
"Miris kita kalau begitu, kita minta Wali Kota Makassar ambil langkah tegas kalau memang itu benar ASN Makassar," ujarnya.
Wahab melanjutkan, hal ini perlu ditelisik lebih lanjut termasuk jika ada kemungkinan penerima adalah ASN golongan terendah, di mana kata dia, ada kecenderungan atau faktor ketidakcukupan.
"Jangan sampai ASN golongan terendah. Tapi kalau ASN itu tetap saja tidak berhak menerima bansos. Karena dalam pagu, gaji mereka sudah ada tunjangan. Gajinya ada item belanja, tunjangan. Saya berharap tidak terjadi di Makassar," katanya.
Terpisah Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad menyayangkan buruknya pendataan di lapangan.
"Yang kami lihat di lapangan itu memang banyak sekali kesemrawutan. Yang kemudian data 10 tahun dan 15 tahun masih tetap dipakai," ucapnya.
Padahal kata dia, dalam rentang itu banyak dinamika ekonomi yang terjadi dimana penerima yang sebelumya tidak mampu kini sudah tidak layak lagi menerima.
Hal ini berimplikasi pada sasaran bansos yang kemudian tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang semestinya layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan.
Dia mengatakan, semestinya wali kota juga ikut berperan dalam memvalidasi data-data masyarakatnya agar program-program yang dicanangkan bisa tepat sasaran.
Selain itu temuan ASN atau TNI yang mendapatkan bantuan sosial dianggap mencederai perasaan masyarakat yang tidak mampu.
"Itu saya katakan dari awal banyak kemudian masyarakat yang kurang mampu tidak dapat. Jadi ini kemudian menjadi PR agar bisa diselesaikan bersama data ini," tukasnya.
Hal ini mencuat setelah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, kembali melakukan verifikasi penerima bantuan sosial pusat di 6 kecamatan.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir meminta pemkot mengambil langkah tegas jika kemudian penerima tersebut terbukti merupakan ASN.
"Miris kita kalau begitu, kita minta Wali Kota Makassar ambil langkah tegas kalau memang itu benar ASN Makassar," ujarnya.
Wahab melanjutkan, hal ini perlu ditelisik lebih lanjut termasuk jika ada kemungkinan penerima adalah ASN golongan terendah, di mana kata dia, ada kecenderungan atau faktor ketidakcukupan.
"Jangan sampai ASN golongan terendah. Tapi kalau ASN itu tetap saja tidak berhak menerima bansos. Karena dalam pagu, gaji mereka sudah ada tunjangan. Gajinya ada item belanja, tunjangan. Saya berharap tidak terjadi di Makassar," katanya.
Terpisah Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Ray Suryadi Arsyad menyayangkan buruknya pendataan di lapangan.
"Yang kami lihat di lapangan itu memang banyak sekali kesemrawutan. Yang kemudian data 10 tahun dan 15 tahun masih tetap dipakai," ucapnya.
Padahal kata dia, dalam rentang itu banyak dinamika ekonomi yang terjadi dimana penerima yang sebelumya tidak mampu kini sudah tidak layak lagi menerima.
Hal ini berimplikasi pada sasaran bansos yang kemudian tidak tepat sasaran, banyak masyarakat yang semestinya layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan.
Dia mengatakan, semestinya wali kota juga ikut berperan dalam memvalidasi data-data masyarakatnya agar program-program yang dicanangkan bisa tepat sasaran.
Selain itu temuan ASN atau TNI yang mendapatkan bantuan sosial dianggap mencederai perasaan masyarakat yang tidak mampu.
"Itu saya katakan dari awal banyak kemudian masyarakat yang kurang mampu tidak dapat. Jadi ini kemudian menjadi PR agar bisa diselesaikan bersama data ini," tukasnya.
(agn)
Explore More