Siaga Satu Bencana, BPBD Dirikan Posko di 11 Kecamatan Zona Merah
loading...
A
A
A
CIMAHI - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengambil sejumlah langkah terkait dengan instruksi siaga satu bencana yang ditetapkan Pemprov Jabar.
"Kami sudah melaksanakan semua instruksi dari gubernur, termasuk menetapkan status siaga 1 dalam menghadapi bencana hidrometeorologi," kata Kepala Pelaksana BPBD, KBB, Duddy Prabowo, Jumat (19/11/2021).
Baca juga: 3 Wanita Bersumpah Injak Alquran, MUI Karawang Lakukan Bimbingan dan Pertobatan
Duddy mengakui jika, wilayah KBB terutama Kecamatan Lembang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil setelah wilayah ini diterjang bencana alam seperti longsor dan banjir bandang.
Hal itu disampaikan orang nomer satu di Jawa Barat tersebut saat meninjau banjir bandang yang menerjang SMAN 1 Lembang beberapa hari lalu. Banjir bandang dan longsor jangan sampai terjadi lagi di Lembang yang notabenenya merupakan daerah tujuan wisata.
Dijelaskan Duddy, langkah yang diambil di antaranya melakukan rapat koordinasi terkait kesiapsiagaan daerah selama musim hujan. Serta menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor terhitung dari 1 November 2021 sampai 31 Mei 2022.
Baca juga: Tawuran Berdarah Pecah di Sukabumi, Pelajar 3 SMK Saling Bacok di Tengah Jalan
Selain itu juga menyiapkan posko siaga bencana di setiap kecamatan, personel siaga 24 jam, dan ketersediaan peralatan yang dapat langsung diterjunkan ke lokasi bencana. Sebab saat ini bencana alam setiap hari selalu terjadi dan hampir merata di sejumlah kecamatan.
"Posko bencana kami prioritaskan di 11 kecamatan yang memang rawan bencana (zona merah). Yakni di Kecamatan Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah," sebut Duddy.
Menurutnya di posko tersebut akan disiapkan personel piket selama 24 jam bergiliran. Tujuannya untuk melakukan penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, dan petugas bisa langsung melakukan evakuasi warga terdampak secepat mungkin guna menghindari jatuhnya korban jiwa.
"Posko tersebut akan di tempatkan di setiap kecamatan, karena kami juga berkoordinasi dengan aparatur di kecamatan dan desa agar pelaporan kejadian bencana bisa cepat," pungkasnya.
"Kami sudah melaksanakan semua instruksi dari gubernur, termasuk menetapkan status siaga 1 dalam menghadapi bencana hidrometeorologi," kata Kepala Pelaksana BPBD, KBB, Duddy Prabowo, Jumat (19/11/2021).
Baca juga: 3 Wanita Bersumpah Injak Alquran, MUI Karawang Lakukan Bimbingan dan Pertobatan
Duddy mengakui jika, wilayah KBB terutama Kecamatan Lembang mendapat perhatian khusus dari Gubernur Jabar, Ridwan Kamil setelah wilayah ini diterjang bencana alam seperti longsor dan banjir bandang.
Hal itu disampaikan orang nomer satu di Jawa Barat tersebut saat meninjau banjir bandang yang menerjang SMAN 1 Lembang beberapa hari lalu. Banjir bandang dan longsor jangan sampai terjadi lagi di Lembang yang notabenenya merupakan daerah tujuan wisata.
Dijelaskan Duddy, langkah yang diambil di antaranya melakukan rapat koordinasi terkait kesiapsiagaan daerah selama musim hujan. Serta menetapkan status siaga bencana banjir dan tanah longsor terhitung dari 1 November 2021 sampai 31 Mei 2022.
Baca juga: Tawuran Berdarah Pecah di Sukabumi, Pelajar 3 SMK Saling Bacok di Tengah Jalan
Selain itu juga menyiapkan posko siaga bencana di setiap kecamatan, personel siaga 24 jam, dan ketersediaan peralatan yang dapat langsung diterjunkan ke lokasi bencana. Sebab saat ini bencana alam setiap hari selalu terjadi dan hampir merata di sejumlah kecamatan.
"Posko bencana kami prioritaskan di 11 kecamatan yang memang rawan bencana (zona merah). Yakni di Kecamatan Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah," sebut Duddy.
Menurutnya di posko tersebut akan disiapkan personel piket selama 24 jam bergiliran. Tujuannya untuk melakukan penanganan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, dan petugas bisa langsung melakukan evakuasi warga terdampak secepat mungkin guna menghindari jatuhnya korban jiwa.
"Posko tersebut akan di tempatkan di setiap kecamatan, karena kami juga berkoordinasi dengan aparatur di kecamatan dan desa agar pelaporan kejadian bencana bisa cepat," pungkasnya.
(msd)