1.149 PPKBD di Makassar Belum Terima Honor Selama 8 Bulan
loading...
Sebanyak 1.149 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD belum menerima honor. Foto/Ilustrasi
A
A
A
MAKASSAR - Sebanyak 1.149 Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD belum menerima honor selama 8 bulan.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Fatma Wahyuddin mengaku telah membicarakan hal itu bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Makassar.
Alasan lambannya pencairan akibat persoalan administrasi. Sejumlah kader belum memverifikasi dokumen sebagai persyaratan khusus dari Dinas PPKB.
"Jadi ada beberapa nomor rekening kader yang sudah failed, jadi harus mengurus ulang. Untuk anggaran ini kan tidak boleh keluar personal, harus kolektif kolegial," katanya.
Lambannya pencairan juga terjadi akibat adanya pergantian Wali Kota di awal tahun, yang juga berdampak pada perubahan nomenklatur.
"Karena pada saat dulu di dokumen RKA itu harus diubah nomenklaturnya. Dan itu butuh proses untuk dibuatkan Perwali," ujarnya.
Selain itu, ada masalah keterlambatan pencairan beberapa bulan di masa pejabat sebelumnya yang enggan ditandatangani Wali Kota baru.
"Karena nda mungkin Wali Kota sekarang mau bertanggung jawab dengan Insentif KB yang bukan saat dia menjabat," sambung legislator Demokrat tersebut.
Fatma meminta agar Dinas dan Kader bekerja sama penuh untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar , Fatma Wahyuddin mengaku telah membicarakan hal itu bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Makassar.
Alasan lambannya pencairan akibat persoalan administrasi. Sejumlah kader belum memverifikasi dokumen sebagai persyaratan khusus dari Dinas PPKB.
"Jadi ada beberapa nomor rekening kader yang sudah failed, jadi harus mengurus ulang. Untuk anggaran ini kan tidak boleh keluar personal, harus kolektif kolegial," katanya.
Lambannya pencairan juga terjadi akibat adanya pergantian Wali Kota di awal tahun, yang juga berdampak pada perubahan nomenklatur.
"Karena pada saat dulu di dokumen RKA itu harus diubah nomenklaturnya. Dan itu butuh proses untuk dibuatkan Perwali," ujarnya.
Selain itu, ada masalah keterlambatan pencairan beberapa bulan di masa pejabat sebelumnya yang enggan ditandatangani Wali Kota baru.
"Karena nda mungkin Wali Kota sekarang mau bertanggung jawab dengan Insentif KB yang bukan saat dia menjabat," sambung legislator Demokrat tersebut.
Fatma meminta agar Dinas dan Kader bekerja sama penuh untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Explore More