1.149 PPKBD di Makassar Belum Terima Honor Selama 8 Bulan
Senin, 08 November 2021 - 07:50 WIB
loading...
A
A
A
"Karena pada saat dulu di dokumen RKA itu harus diubah nomenklaturnya. Dan itu butuh proses untuk dibuatkan Perwali," ujarnya.
Selain itu, ada masalah keterlambatan pencairan beberapa bulan di masa pejabat sebelumnya yang enggan ditandatangani Wali Kota baru.
"Karena nda mungkin Wali Kota sekarang mau bertanggung jawab dengan Insentif KB yang bukan saat dia menjabat," sambung legislator Demokrat tersebut.
Fatma meminta agar Dinas dan Kader bekerja sama penuh untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Kader harus lebih proaktif agar semua dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan bisa lebih cepat. Kalau ada satu dua orang yang menghambat, pencairan pentransferan ke seluruh rekening kader pasti terhambat juga," pungkas dia.
Baca Juga: Kepala OPD Lingkup Pemkab Wajo Keluhkan Pembagian Porsi Anggaran APBD
Selain itu, ada masalah keterlambatan pencairan beberapa bulan di masa pejabat sebelumnya yang enggan ditandatangani Wali Kota baru.
"Karena nda mungkin Wali Kota sekarang mau bertanggung jawab dengan Insentif KB yang bukan saat dia menjabat," sambung legislator Demokrat tersebut.
Fatma meminta agar Dinas dan Kader bekerja sama penuh untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Kader harus lebih proaktif agar semua dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan bisa lebih cepat. Kalau ada satu dua orang yang menghambat, pencairan pentransferan ke seluruh rekening kader pasti terhambat juga," pungkas dia.
Baca Juga: Kepala OPD Lingkup Pemkab Wajo Keluhkan Pembagian Porsi Anggaran APBD
Lihat Juga :
