Ingin segera Dipanggil BK, Ketua DPRD Mau Jelaskan Soal Interpelasi Formula E
Rabu, 03 November 2021 - 07:53 WIB
loading...
A
A
A
Dalam Pasal 149 ayat (3), BAB IX Persidangan dan Rapat DPRD Tata Tertib DPRD DKI juga menjelaskan, bahwa rapat paripurna dapat diselenggarakan atas undangan Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
Diketahui, dalam rapat Badan Musyawarah yang ia pimpin hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum.
"Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau mengiterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," ungkap Pras saat itu. Baca juga: Taufik: Hak Interpelasi Tidak Ada Dalam Agenda Undangan Rapat Bamus
Sekadar informasi, Pras dilaporkan oleh 7 Fraksi ke BK DPRD pada 28 September 2021, terkait rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Tujuh Fraksi yang melaporkan yakni Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP-PKB.
Diketahui, dalam rapat Badan Musyawarah yang ia pimpin hadir perwakilan fraksi penolak hak interpelasi. Sampai pada akhirnya disetujui untuk diagendakan dalam forum.
"Tidak satu pun dari mereka yang keberatan atau mengiterupsi hingga akhirnya saya mengetuk palu penutup rapat," ungkap Pras saat itu. Baca juga: Taufik: Hak Interpelasi Tidak Ada Dalam Agenda Undangan Rapat Bamus
Sekadar informasi, Pras dilaporkan oleh 7 Fraksi ke BK DPRD pada 28 September 2021, terkait rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Tujuh Fraksi yang melaporkan yakni Fraksi Gerindra, PKS, Nasdem, Demokrat, Golkar, PAN, dan PPP-PKB.
(mhd)
Lihat Juga :
