Pemuda Pancasila Bantah Dukung Tomy-Makkasau di Pilkada Bulukumba
Rabu, 03 Juni 2020 - 14:34 WIB
loading...
A
A
A
Terpisah, Ketua OKK MPW Pemuda Pancasila Sulsel, Zulkifli Thahir, menjelaskan pihaknya hingga kini belum mengeluarkan surat instruksi dukungan kepada pengurus daerah yang akan menggelar pilkada. "Belum ada intruksi dukungan dari MPW terkait siapa yang akan didukung nantinya pada Pilkada serentak 2020," kata Zulkifli Thahir.
Menurut Zulkifli, Pemuda Pancasila bakal mendukung kandidat apabila yang bersangkutan adalah kader sendiri. Tak ada alasan bagi pengurus untuk tidak berjuang bersama-sama. "Mau tidak mau, suka atau tidak suka seluruh kader harus mendukung jika yang maju itu merupakan kader yang berjuang di pilkada nantinya," tegasnya.
Baca Juga: Kenangan Tomy Satria Tentang Mansur, Warga Binaan yang Dia Panggil Sahabat
Pemuda Pancasila, lanjut dia, memiliki kriteria tersendiri untuk mendukung kandidat kepala daerah. Salah satu kriteria dimaksud yakni kader yang selama ini berkontribusi terhadap organisasi.
Disinggung erkait pertemuan sejumlah kader Pemuda Pancasila Bulukumba dengan pasangan Tomy-Makassau, ia menegaskan jika pertemuan itu adalah ilegal. "Dalam organisasi PP setiap pertemuan apalagi dukung mendukung ada mekanisme yang mengatur itu harus melalui rapat pengurus harian atau rapat pleno," pungkasnya.
Menurut Zulkifli, Pemuda Pancasila bakal mendukung kandidat apabila yang bersangkutan adalah kader sendiri. Tak ada alasan bagi pengurus untuk tidak berjuang bersama-sama. "Mau tidak mau, suka atau tidak suka seluruh kader harus mendukung jika yang maju itu merupakan kader yang berjuang di pilkada nantinya," tegasnya.
Baca Juga: Kenangan Tomy Satria Tentang Mansur, Warga Binaan yang Dia Panggil Sahabat
Pemuda Pancasila, lanjut dia, memiliki kriteria tersendiri untuk mendukung kandidat kepala daerah. Salah satu kriteria dimaksud yakni kader yang selama ini berkontribusi terhadap organisasi.
Disinggung erkait pertemuan sejumlah kader Pemuda Pancasila Bulukumba dengan pasangan Tomy-Makassau, ia menegaskan jika pertemuan itu adalah ilegal. "Dalam organisasi PP setiap pertemuan apalagi dukung mendukung ada mekanisme yang mengatur itu harus melalui rapat pengurus harian atau rapat pleno," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
