Dampak Pandemi, Angka Kemiskinan di Kabupaten Mojokerto Capai 10,57 Persen
Selasa, 05 Oktober 2021 - 00:27 WIB
loading...
Ketua TPKP sekaligus Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa.Foto/SINDOnews/Tritus Julan.
A
A
A
MOJOKERTO - Angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan di hampir 1 persen dari tahun 2019 hingga 2020. Hal ini disebabkan pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 lalu.
Berdasarkan data yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, di tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mencapai 9,75 persen. Sementara tahun 2020 naik menjadi 0,82 persen menjadi 10,57 persen.
"Memang mengalami Kenaikan di tahun 2020. Berdasarkan data di lapangan, kenaikan ini dipicu pandemi COVID-19. Untuk tahun ini naik hampir 1 persen di angka 10,5 persen. Sedangkan untuk data tahun 2021 masih menunggu provinsi," kata Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Mohammad Farikhin usai melakukan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto, Senin (4/10/2021) petang.
Farikhin menyebut, BPS Kabupaten Mojokerto sudah menyampaikan kenaikan angka kemiskinan itu kepada Pemkab Mojokerto. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa guna mengatasi atau menekan laju kenaikan angka kemiskinan, terlebih saat ini masih pandemi COVID-19.
"Tadi saat rakor sudah kita sampaikan. Wabup tadi sudah meminta penjelasan cara penghitungan angka kemiskinan seperti apa. Kami jelaskan untuk penghitungan di tahun 2020, sebab beliau Ketua TKPK dan akan dibahas ke depan bersama OPD terkait," ucap Farikhin.
Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa tak menampik adanya kenaikan angka kemiskinan di Bumi Majapahit akibat penyebaran virus Corona. Pihaknya menyebut, dampak pandemi Covid-19 memang membuat ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Lantaran adanya pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Baca: Dibuka untuk Wisman, Bandara Ngurah Rai Tunggu Regulasi Kemenhub.
"Iya memang ada peningkatan angka kemiskinan, dari sebelum pandemi di 2019 sembilan persen sekian. Lalu naik di tahun 2020 sepuluh persen sekian, setelah adanya pandemi," ucapnya.
Menyikapi hal itu, pria yang akrab disapa Gus Barraa ini akan melakukan langkah awal dengan pemetaan wilayah kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin. Dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto untuk menekan laju kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Baca Juga: Ibu dan Anak Gadisnya Dibunuh di Subang, Bukti Baru Dicocokan dengan Hasil Autopsi Ulang.
"Saya harus tau daerah atau kecamatan mana yang banyak mengantongi angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Produknya apa, apakah harus memakai jaminan sosial, apakah insfastruktur. Bisa jadikan kalau di wilayah pojok sana tidak ada insfrastruktur, atau tidak memadai sehingga jualan apa saja susah. Pertumbuhan ekonomi lambat, jadi akan koordinasi dengan semua OPD," kata Gus Barraa.
Berdasarkan data yang dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto, di tahun 2019 angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto mencapai 9,75 persen. Sementara tahun 2020 naik menjadi 0,82 persen menjadi 10,57 persen.
"Memang mengalami Kenaikan di tahun 2020. Berdasarkan data di lapangan, kenaikan ini dipicu pandemi COVID-19. Untuk tahun ini naik hampir 1 persen di angka 10,5 persen. Sedangkan untuk data tahun 2021 masih menunggu provinsi," kata Kepala BPS Kabupaten Mojokerto Mohammad Farikhin usai melakukan koordinasi dengan Pemkab Mojokerto, Senin (4/10/2021) petang.
Farikhin menyebut, BPS Kabupaten Mojokerto sudah menyampaikan kenaikan angka kemiskinan itu kepada Pemkab Mojokerto. Pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa guna mengatasi atau menekan laju kenaikan angka kemiskinan, terlebih saat ini masih pandemi COVID-19.
"Tadi saat rakor sudah kita sampaikan. Wabup tadi sudah meminta penjelasan cara penghitungan angka kemiskinan seperti apa. Kami jelaskan untuk penghitungan di tahun 2020, sebab beliau Ketua TKPK dan akan dibahas ke depan bersama OPD terkait," ucap Farikhin.
Sementara itu, Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa tak menampik adanya kenaikan angka kemiskinan di Bumi Majapahit akibat penyebaran virus Corona. Pihaknya menyebut, dampak pandemi Covid-19 memang membuat ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Lantaran adanya pembatasan kegiatan atau aktivitas masyarakat untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Baca: Dibuka untuk Wisman, Bandara Ngurah Rai Tunggu Regulasi Kemenhub.
"Iya memang ada peningkatan angka kemiskinan, dari sebelum pandemi di 2019 sembilan persen sekian. Lalu naik di tahun 2020 sepuluh persen sekian, setelah adanya pandemi," ucapnya.
Menyikapi hal itu, pria yang akrab disapa Gus Barraa ini akan melakukan langkah awal dengan pemetaan wilayah kecamatan-kecamatan yang memiliki persentase penduduk miskin. Dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto untuk menekan laju kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Baca Juga: Ibu dan Anak Gadisnya Dibunuh di Subang, Bukti Baru Dicocokan dengan Hasil Autopsi Ulang.
"Saya harus tau daerah atau kecamatan mana yang banyak mengantongi angka kemiskinan di Kabupaten Mojokerto. Produknya apa, apakah harus memakai jaminan sosial, apakah insfastruktur. Bisa jadikan kalau di wilayah pojok sana tidak ada insfrastruktur, atau tidak memadai sehingga jualan apa saja susah. Pertumbuhan ekonomi lambat, jadi akan koordinasi dengan semua OPD," kata Gus Barraa.
(nag)
Lihat Juga :
