Miris, Operasi Zero PMKS Temukan Banyak Eksploitasi Anak
Senin, 04 Oktober 2021 - 09:12 WIB
loading...
Orang tua membawa anak yang turut membantunya mengemis di Jalan Pengayoman, Malassar, Minggu (3/10/2021). Eksploitasi anak masih ditemui dalam operasi PMKS. Foto: Maman Sukirman
A
A
A
MAKASSAR - Kasus eksploitasi anak dibawah umur masih banyak ditemukan di Kota Makassar. Anak dimanfaatkan untuk kepentingan orang tua, mulai dari mengemis, mengamen hingga berdagang.
Hal itu ditemukan saat pelaksanaan Operasi Zero Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP Kota Makassar.
Sekretaris Dinsos Kota Makassar , Muhyiddin mengaku fenomena tersebut memang masih menjamur. Hampir semua titik jalan yang dirazia oleh aparat ditemukan eksploitasi anak.
"Itu kalau kita turun ke jalan pasti dapat, seperti kemarin itu di Pettarani, orang tuanya hanya duduk menonton, yang disuruh mengemis anaknya ini, sangat miris," ujarnya.
Baca Juga: Warga yang Terjaring Razia PMKS Bakal Dicoret Sebagai Penerima Bansos
Parahnya, kata dia, oknum orang tua tersebut bahkan tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat lewat Program Keluarga Harapan ( PKH ).
Selain itu, lanjut Muhyiddin, ada juga temuan lansia yang memanfaatkan cucunya yang masih balita berumur 3 tahun untuk meminta-minta di Jalan Adhyaksa.
Para pelaku eksploitasi anak yang terjaring telah dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. "Kita sudah tanya mereka baik-baik, karena ini sebenarnya melanggar undang-undang perlindungan anak," kata Muhyidin.
Adapun jumlah anak jalanan yang terjaring selama Operasi Zero PMKS cukup tinggi, sebagian besar dari mereka diduga dimanfaatkan oknum orang tua. Faktor lainnya disebabkan oleh putus sekolah.
"Kita rencana mau koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, karena ini anak-anak yang ke jalan rata-rata putus sekolah saat kami lakukan pendataan," katanya.
Baca Juga: Solusi Tangani PMKS, Dinsos Dorong Pengadaan Lingkungan Pondok Sosial
Dinsos Makassar juga berencana melakukan evaluasi bagi seluruh PMKS yang terjaring untuk selanjutnya diberikan pembinaan di tingkat kecamatan.
Sementara dari data terkahir yang dihimpun, sejak April tercatat sudah ada sebanyak 190 PMKS yang ditemukan, didominasi oleh anak jalanan yang mencapai 119.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar , Achi Soleman mengaku belum melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial terkait anjal. Meski demikian, dia menyebut memanag terjadi banyak eksploitasi anak di Kota Makassar.
"Tidak hanya Dinsos, yang kami dapatkan pun dari tim kami, entah dari shelter warga juga sampaikan, memang ada beberapa titik yang terjadi eksploitasi anak. Tahun lalu di Panakkukang kita juga dapat, itu ada mamanya hanya menunggu anaknya pergi mengemis," katanya.
Baca Juga: PMKS di Makassar Tinggi, Legislator: Jadi PR untuk Dituntaskan
Hal itu jelas melanggar UU Perlindungan anak dan Perda No 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. "Kalau anak bekerja itu masih ada ambang batas entah dia masih sekolah, kalau pekerja anak itu dia sudah sepanjang waktu dia bekerja, jadi sebenarnya ini sudah langgar UU dan Perda No 5," katanya.
Sejauh ini, pihaknya telah memberikan masukan ke orang tua yang terjaring. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis. Banyaknya jumlah anjal juga salah satunya dipengaruhi masyarakat cenderung memberikan uang.
Hal itu ditemukan saat pelaksanaan Operasi Zero Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan Satpol PP Kota Makassar.
Sekretaris Dinsos Kota Makassar , Muhyiddin mengaku fenomena tersebut memang masih menjamur. Hampir semua titik jalan yang dirazia oleh aparat ditemukan eksploitasi anak.
"Itu kalau kita turun ke jalan pasti dapat, seperti kemarin itu di Pettarani, orang tuanya hanya duduk menonton, yang disuruh mengemis anaknya ini, sangat miris," ujarnya.
Baca Juga: Warga yang Terjaring Razia PMKS Bakal Dicoret Sebagai Penerima Bansos
Parahnya, kata dia, oknum orang tua tersebut bahkan tercatat sebagai masyarakat penerima manfaat lewat Program Keluarga Harapan ( PKH ).
Selain itu, lanjut Muhyiddin, ada juga temuan lansia yang memanfaatkan cucunya yang masih balita berumur 3 tahun untuk meminta-minta di Jalan Adhyaksa.
Para pelaku eksploitasi anak yang terjaring telah dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. "Kita sudah tanya mereka baik-baik, karena ini sebenarnya melanggar undang-undang perlindungan anak," kata Muhyidin.
Adapun jumlah anak jalanan yang terjaring selama Operasi Zero PMKS cukup tinggi, sebagian besar dari mereka diduga dimanfaatkan oknum orang tua. Faktor lainnya disebabkan oleh putus sekolah.
"Kita rencana mau koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, karena ini anak-anak yang ke jalan rata-rata putus sekolah saat kami lakukan pendataan," katanya.
Baca Juga: Solusi Tangani PMKS, Dinsos Dorong Pengadaan Lingkungan Pondok Sosial
Dinsos Makassar juga berencana melakukan evaluasi bagi seluruh PMKS yang terjaring untuk selanjutnya diberikan pembinaan di tingkat kecamatan.
Sementara dari data terkahir yang dihimpun, sejak April tercatat sudah ada sebanyak 190 PMKS yang ditemukan, didominasi oleh anak jalanan yang mencapai 119.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar , Achi Soleman mengaku belum melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Sosial terkait anjal. Meski demikian, dia menyebut memanag terjadi banyak eksploitasi anak di Kota Makassar.
"Tidak hanya Dinsos, yang kami dapatkan pun dari tim kami, entah dari shelter warga juga sampaikan, memang ada beberapa titik yang terjadi eksploitasi anak. Tahun lalu di Panakkukang kita juga dapat, itu ada mamanya hanya menunggu anaknya pergi mengemis," katanya.
Baca Juga: PMKS di Makassar Tinggi, Legislator: Jadi PR untuk Dituntaskan
Hal itu jelas melanggar UU Perlindungan anak dan Perda No 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. "Kalau anak bekerja itu masih ada ambang batas entah dia masih sekolah, kalau pekerja anak itu dia sudah sepanjang waktu dia bekerja, jadi sebenarnya ini sudah langgar UU dan Perda No 5," katanya.
Sejauh ini, pihaknya telah memberikan masukan ke orang tua yang terjaring. Dia juga meminta masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada anak-anak yang mengemis. Banyaknya jumlah anjal juga salah satunya dipengaruhi masyarakat cenderung memberikan uang.
(agn)
Lihat Juga :
