Polisi Mulai Dalami Pengadaan Sembako di Dinsos Makassar

MAKASSAR - Dugaan korupsi mark-up anggaran pengadaan 60.000 paket sembako bantuan penanganan COVID-19 Dinas Sosial Kota Makassar , didalami Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel.

Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulsel Kombes Pol Agustinus Berlianto Pangaribuan membenarkan hal tersebut.

Dia mengakui, pihaknya telah melakukan pengumpulan data dan keterangan guna memastikan adanya indikasi kecurangan dalam program bantuan kemanusiaan di masa pandemi tersebut.

"Sementara ini masih pulldata dan pullbaket, nanti kita kabari perkembangannya," ujarnya, Senin, (01/06/2020).

Kendati demikian, titik terang yang mengindikasikan kecurangan pengadaan bahan makanan untuk warga terdampak COVID-19 tersebut dipastikan sudah mulai kelihatan.



Terlebih kata dia, hasil pulldata dan pullbaket sudah hampir rampung dan dengan demikian status kasus tersebut tidak lama lagi sudah bisa dinaikkan ketahap penyidikan.

"Lidik sudah hampir penyidikan, karena dari lidik ini kami mengumpulkan bukti-bukti," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Dewan Perwakilan Daerah Aliansi Peduli Anti Korupsi (APAK) melalui Ketuanya, Mastan mendesak Dinas Sosial Kota Makassar untuk berterus terang dan menyebut sejumlah nama yang terlibat.

“Sudah waktunya Dinsos buka-bukaan saja. Beberkan saja semua yang terlibat didalamnya agar semua masyarakat tahu dan penyidik segera memeriksanya lebih dalam,” ujarnya.

Korupsi terhadap bantuan sembako, lanjut dia, merupakan kejahatan kemanusian yang sangat luar biasa. Sehingga tidak boleh ditoleransi sedikit pun.

“Kami dukung penuh Polda Sulsel usut tuntas kasus ini dan seret semua yang terlibat dalam penyelewengan hingga mark up anggaran paket sembako itu,” tegas Mastan.

Dia juga berharap pegiat anti korupsi lainnya, turut serta berperan membantu Polda Sulsel dalam memaksimalkan pengusutan kegiatan yang merugikan masyarakat dan negara tersebut.

“Potensi dikorupsi memang sangat terbuka. Belum lagi masih banyak masyarakat Makassar yang menjerit karena tidak kebagian sembako sementara mereka bagian yang terkena dampak pandemi,” ujar Mastan.



Tak hanya itu, dia juga mendesak agar pihak Dinsos Makassar transparan ke publik terkait sumber anggaran pengadaan paket sembako untuk warga Kota Makassar yang terkena dampak pandemi COVID-19.

“Berbicara sumber bantuan selama pandemi ini kan lumayan banyak. Ada bantuan swasta, APBD hingga dari Pemerintah Pusat (APBN). Sekarang yang beredar baru-baru ini atau tepatnya 60.000 paket sembako itu, sumbernya dari mana. Itu kita ingin tahu,” jelas Mastan.

Selain itu, juga perlu ada transparansi berapa nilai dari satu paketan sembako yang dibagikan ke warga jelang Idul Fitri 1441 Hijriah itu.

“Jika dilihat dari isi paketannya, tidak semua bahan sembako ada alias tidak lengkap. Jadi saya kira sangat patut diusut dugaan mark up sangat kental,” tutur Mastan.