Kondisi Keamanan dan Pandemi Covid-19 Dinilai Jadi Penghambat Pembangunan
Rabu, 29 September 2021 - 13:31 WIB
loading...
A
A
A
Terkait dengan sorotan dari DPRD atas dana Rp17 miliar untuk penanganan Covid-19 yang dipotong dari dana kampong, Bupati menjelaskan bahwa dana itu tidak dimasukkan dalam kas daerah APBD Puncak. Namun sebab dana itu berada di tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Puncak, dan tidak bisa digunakan sembarangan, serta pengawasannya sangat ketat.
“Dana itu ada di tim gugus Tugas, bisa cek di sana, kami baru pakai sebagian saja, untuk penanganan Covid-19. Dana dipergunakan untuk banyak honor dokter,m edis. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19, persiapkan rumah sakit untuk ruang isolasi, beli vitamin, rujukan. Pemanfaatan dana itu sesuai dengan aturan, tidak bisa sembarang,kalau kami gunakan sembarang, sama saja kami gantung leher itu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lukius Newegalen juga mendorong agar proses pembangunan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ia juga menyoroti agar para pimpinan SKPD juga lebih banyak berada di Ilaga, sehingga bisa menterjemahkan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati.
“Kita mengerti kondisi di Ilaga soal keamanan dan Covid-19, hanya saja jangan itu menjadi alasan untuk kepala OPD daerah lebih banyak di luar daerah. Rajinlah naik ke Ilaga, sehingga masyarakat bisa tahu, dampak dari kehadiran pemerintah daerah, apalagi kita sudah mampu mengatasi Covid-19 sudah zona hijau kembali,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong agarkerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD ditingkatkan, terutama terkait dengan program-program yang dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian tidak ada rasa kecurigaan antara DPRD dan Pemerintah, sebab DPRD adalah Perwakilan rakyat, yang memiliki fungsi pengawasan.
“Dana itu ada di tim gugus Tugas, bisa cek di sana, kami baru pakai sebagian saja, untuk penanganan Covid-19. Dana dipergunakan untuk banyak honor dokter,m edis. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien Covid-19, persiapkan rumah sakit untuk ruang isolasi, beli vitamin, rujukan. Pemanfaatan dana itu sesuai dengan aturan, tidak bisa sembarang,kalau kami gunakan sembarang, sama saja kami gantung leher itu,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Lukius Newegalen juga mendorong agar proses pembangunan tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ia juga menyoroti agar para pimpinan SKPD juga lebih banyak berada di Ilaga, sehingga bisa menterjemahkan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati.
“Kita mengerti kondisi di Ilaga soal keamanan dan Covid-19, hanya saja jangan itu menjadi alasan untuk kepala OPD daerah lebih banyak di luar daerah. Rajinlah naik ke Ilaga, sehingga masyarakat bisa tahu, dampak dari kehadiran pemerintah daerah, apalagi kita sudah mampu mengatasi Covid-19 sudah zona hijau kembali,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong agarkerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD ditingkatkan, terutama terkait dengan program-program yang dilaksanakan di lapangan. Dengan demikian tidak ada rasa kecurigaan antara DPRD dan Pemerintah, sebab DPRD adalah Perwakilan rakyat, yang memiliki fungsi pengawasan.
(atk)
Lihat Juga :
