Ansor Datangi DPRD Sragen Desak Realisasi Perda Pondok Pesantren
Rabu, 29 September 2021 - 11:24 WIB
loading...
Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen, Jateng mendatangi DPRD setempat untuk mendesak realisasi Perda tentang Pondok Pesantren. Foto/iNews TV/Joko Piroso
A
A
A
SRAGEN - Puluhan anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Sragen, Jateng mendatangi DPRD setempat. Mereka mendesak para wakil rakyat segera merealisasikan Perda tentang Pondok Pesantren.
"Langkah menyegerakan perda ini agar kebijakan terkait pesantren bisa diterapkan sampai ke tingkat daerah," ujar Ketua GP Ansor Sragen, Endro Supriyadi, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Menag Dukung Penuh DPRD Kota Bekasi yang Tengah Bahas Perda Pesantren
Dia menjelaskan, saat ini di Sragen terdapat 149 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 16.925 orang. Ponpes sebanyak itu perlu perhatian dan sekaligus pengawasan.
Pembentukan Perda Ponpes lanjut Endro, merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, di mana diatur dana abadi yang dialokasikan khusus untuk pesantren untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan.
Endro menyampaikan, perda juga akan mengatur tentang pengakuan atas keberadaan dan peran ponpes dari pemerintah.
Baca juga: Jabar Resmi Miliki Perda Pesantren, Ridwan Kamil: Ini Perjuangan Panjang
Selama ini keberadaan ponpes terkesan dianaktirikan. Namun dibuatnya UU Pesantren dan aturan turunannya berupa perpres, pesantren mendapat porsi yang sama seperti halnya sektor pendidikan formal.
"Karena di pesantren tidak sekadar mengajarkan terkait pendidikan keagamaan saja. Pesantren lebih kompleks, tidak hanya pendidikan keagamaan namun juga banyak hal seperti pemberdayaan, lingkungan dan sebagainya," tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurohman menyampaikan, saat ini legislatif telah menyiapkan Raperda inisiatif terkait pondok pesantren. Diharapkan Raperda ini segera dibahas dan disahkan sehingga bisa menjadi payung hukum untuk keberlangsungan pondok pesantren.
"Kami sudah menyiapkan raperda inisiatif dan tinggal dibahas. Nanti kami akan meminta masukan seluruh elemen ponpes sehingga bisa mencakup semua," ujarnya.
Fathurohman menyatakan, masukan dari GP Ansor Sragen akan dijadikan rujukan saat membahas raperda nanti.
"Tentunya semua masukan kami tampung dan diambil yang terbaik. Intinya pemerintah ingin memberikan kontribusi untuk ponpes, tidak hanya sekadar bantuan material saja, namun semua aspek termasuk kesejahteraan guru pengajar dan pengasuh ponpes," ujarnya.
"Langkah menyegerakan perda ini agar kebijakan terkait pesantren bisa diterapkan sampai ke tingkat daerah," ujar Ketua GP Ansor Sragen, Endro Supriyadi, Rabu (29/9/2021).
Baca juga: Menag Dukung Penuh DPRD Kota Bekasi yang Tengah Bahas Perda Pesantren
Dia menjelaskan, saat ini di Sragen terdapat 149 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 16.925 orang. Ponpes sebanyak itu perlu perhatian dan sekaligus pengawasan.
Pembentukan Perda Ponpes lanjut Endro, merupakan tindak lanjut atas Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, di mana diatur dana abadi yang dialokasikan khusus untuk pesantren untuk menjamin keberlangsungan pengembangan pendidikan.
Endro menyampaikan, perda juga akan mengatur tentang pengakuan atas keberadaan dan peran ponpes dari pemerintah.
Baca juga: Jabar Resmi Miliki Perda Pesantren, Ridwan Kamil: Ini Perjuangan Panjang
Selama ini keberadaan ponpes terkesan dianaktirikan. Namun dibuatnya UU Pesantren dan aturan turunannya berupa perpres, pesantren mendapat porsi yang sama seperti halnya sektor pendidikan formal.
"Karena di pesantren tidak sekadar mengajarkan terkait pendidikan keagamaan saja. Pesantren lebih kompleks, tidak hanya pendidikan keagamaan namun juga banyak hal seperti pemberdayaan, lingkungan dan sebagainya," tandasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sragen, Fathurohman menyampaikan, saat ini legislatif telah menyiapkan Raperda inisiatif terkait pondok pesantren. Diharapkan Raperda ini segera dibahas dan disahkan sehingga bisa menjadi payung hukum untuk keberlangsungan pondok pesantren.
"Kami sudah menyiapkan raperda inisiatif dan tinggal dibahas. Nanti kami akan meminta masukan seluruh elemen ponpes sehingga bisa mencakup semua," ujarnya.
Fathurohman menyatakan, masukan dari GP Ansor Sragen akan dijadikan rujukan saat membahas raperda nanti.
"Tentunya semua masukan kami tampung dan diambil yang terbaik. Intinya pemerintah ingin memberikan kontribusi untuk ponpes, tidak hanya sekadar bantuan material saja, namun semua aspek termasuk kesejahteraan guru pengajar dan pengasuh ponpes," ujarnya.
(shf)
Lihat Juga :
