Kegigihan Masyarakat di Bangka Tengah, demi Menanam Mangrove Rela Menantang Maut
loading...
A
A
A
"Satu bagan butuh kayu 36 batang, kalau 100 bagan sudah berapa kayu yang mereka pakai," kata dia.
Melihat kerusakan hutan mangrove di wilayahnya ini, Maliki bersama anggotanya mulai menyosialisasikan agar tidak menebang mangrove di hutan lindung. Alhasil, upaya sosialiasi mereka membuahkan hasil. "Mereka kini memilih kayu di luar kawasan mangrove," ujar dia.
Sementara itu, setelah mendapat izin mengelola hutan lindung, HKM Gempita memiliki empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Diantaranya kelompok pembibitan mangrove, desa pariwisata, kuliner, dan tambak kepiting soka. Masing-masing KUPS ini memiiki 15 anggota dan pengurus.
Selama pandemi, Maliki menyebut dua KUPS yaitu Desa Pariwisata dan Kuliner dihentikan sementara. Adapun tambak dikelola secara swadaya sejak 2019. "Kalau ada (modal) kita besarkan kepiting dari mangrove, setelah besar kita jual. Sekarang kita bangun kolam silvofisheri, tapi butuh tenaga dan biaya," ujarnya.
Maliki merasa bersyukur program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penanaman mangrove ini dapat terlaksana. Sebab, banyak warga di desanya yang sudah bergantung hidupnya dari penanaman mangrove.
"Ada program dari BRGM sangat bermanfaat bagi teman-teman di sini. Terutama di saat pandemi sehingga ada pekerjaan penanaman mangrove ini,” katanya.
Sekretaris BRGM, Ayu Dewi Utari menambahkan bahwa program rehabilitasi mangrove yang dijalankan mengikuti pola PEN ini memang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. "Kita mau program BRGM ini menguntungkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan daya beli mereka," tambah Ayu.
Untuk kedepan, tambahnya lagi, kita ingin program rehabilitasi ini memberikan sumber penghasilan baru bagi masyarakat, terutama setalah 4-5 tahun setelah penamana, setelah keindahan alam mangrove terpulihkan dan bisa menjadi ekowisata. "Mangrove itu Indah, masyarakat bisa kembangkan menjadi ekosiwasata," tandasnya.
Melihat kerusakan hutan mangrove di wilayahnya ini, Maliki bersama anggotanya mulai menyosialisasikan agar tidak menebang mangrove di hutan lindung. Alhasil, upaya sosialiasi mereka membuahkan hasil. "Mereka kini memilih kayu di luar kawasan mangrove," ujar dia.
Sementara itu, setelah mendapat izin mengelola hutan lindung, HKM Gempita memiliki empat Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Diantaranya kelompok pembibitan mangrove, desa pariwisata, kuliner, dan tambak kepiting soka. Masing-masing KUPS ini memiiki 15 anggota dan pengurus.
Selama pandemi, Maliki menyebut dua KUPS yaitu Desa Pariwisata dan Kuliner dihentikan sementara. Adapun tambak dikelola secara swadaya sejak 2019. "Kalau ada (modal) kita besarkan kepiting dari mangrove, setelah besar kita jual. Sekarang kita bangun kolam silvofisheri, tapi butuh tenaga dan biaya," ujarnya.
Maliki merasa bersyukur program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penanaman mangrove ini dapat terlaksana. Sebab, banyak warga di desanya yang sudah bergantung hidupnya dari penanaman mangrove.
"Ada program dari BRGM sangat bermanfaat bagi teman-teman di sini. Terutama di saat pandemi sehingga ada pekerjaan penanaman mangrove ini,” katanya.
Sekretaris BRGM, Ayu Dewi Utari menambahkan bahwa program rehabilitasi mangrove yang dijalankan mengikuti pola PEN ini memang ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. "Kita mau program BRGM ini menguntungkan masyarakat, meningkatkan taraf hidup dan daya beli mereka," tambah Ayu.
Untuk kedepan, tambahnya lagi, kita ingin program rehabilitasi ini memberikan sumber penghasilan baru bagi masyarakat, terutama setalah 4-5 tahun setelah penamana, setelah keindahan alam mangrove terpulihkan dan bisa menjadi ekowisata. "Mangrove itu Indah, masyarakat bisa kembangkan menjadi ekosiwasata," tandasnya.
(shf)
Explore More