Penyelesaian Pekerjaan untuk PON XX Harus Transparan
Selasa, 17 Agustus 2021 - 09:21 WIB
loading...
Venue aquatik, salah satu fasilitas penunjang untuk beberapa cabang olahraga. (Foto/ Engel Wally)
A
A
A
SENTANI - Bupati Jayapura Mathius Awoitauw menegaskan, tidak boleh ada kuncing - kucingan terkait proses pembangunan maupun penyelesaian fasilitas fisik di setiap venue PON XX di cluster penyelenggaraan Kabupaten Jayapura.
Semua proses pembangunan infrastruktur venue dan fasilitas pendukung lainnya di dalam venue dan penataan kawasan di luar venue adalah tanggung jawab Dinas PUPR dan Disorda Provinsi Papua, dan PB PON XX Papua. Mereka harus tegas dan mampu menjelaskan penyebab keterlambatan semua pekerjaan yang harus dikerjakan.
"Sebagai penyelenggara di cluster sub Kabupaten Jayapura, sudah kami koordinasikan langsung dengan Panitia Besar (PB) dan Pansus Dewan (PD). Beberapa hari lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua telah memanggil dan mempertanyakan proses pekerjaan tersebut kepada dinas terkait, " ujar Bupati Mathius yang juga sebagai Ketua Umum Sub PB PON Kabupaten Jayapura di Sentani, Senin (16/8/2021).
Kata Mathius, tugasnya hanya mempersiapkan fasilitas pendukung di luar dari pembangunan fisik dan infrastruktur inti. Ia hanya bertugas menyiapkan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta penyiapan sumber daya manusia yang terlibat langsung di dalam penyelenggaraan PON . Dengan limit waktu yang sudah semakin dekat dengan pelaksanaan event Nasional ini, tidak boleh bermain-main dengan waktu apalagi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
"Semua orang di luar sana sudah sangat antusias dengan penyelenggaraan PON di Papua, publikasi sudah tersebar. Bagaimana dengan kesiapan fasilitas yang akan digunakan," ujarnya.
Dikatakannya, PON XX di Papua adalah agenda Nasional, dan anggarannya telah diberikan kepada penyelenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan. PB PON XX harus lebih giat lagi untuk turun secara langsung ke Sub PB sebagai cluster penyelenggara guna memastikan semua pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan, bagaimana prosesnya, apa kendala yang dihadapi, kenapa pekerjaannya tidak tuntas dikerjakan.
"Panitia besar bersama Pansus Dewan yang terbentuk seharusnya intens turun ke lapangan untuk memastikan semua bidang yang bekerja. Tidak ada waktu lagi, apalagi saling melempar tanggung jawab dan mencari kesalahan, " ucapnya.
Semua proses pembangunan infrastruktur venue dan fasilitas pendukung lainnya di dalam venue dan penataan kawasan di luar venue adalah tanggung jawab Dinas PUPR dan Disorda Provinsi Papua, dan PB PON XX Papua. Mereka harus tegas dan mampu menjelaskan penyebab keterlambatan semua pekerjaan yang harus dikerjakan.
"Sebagai penyelenggara di cluster sub Kabupaten Jayapura, sudah kami koordinasikan langsung dengan Panitia Besar (PB) dan Pansus Dewan (PD). Beberapa hari lalu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua telah memanggil dan mempertanyakan proses pekerjaan tersebut kepada dinas terkait, " ujar Bupati Mathius yang juga sebagai Ketua Umum Sub PB PON Kabupaten Jayapura di Sentani, Senin (16/8/2021).
Kata Mathius, tugasnya hanya mempersiapkan fasilitas pendukung di luar dari pembangunan fisik dan infrastruktur inti. Ia hanya bertugas menyiapkan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta penyiapan sumber daya manusia yang terlibat langsung di dalam penyelenggaraan PON . Dengan limit waktu yang sudah semakin dekat dengan pelaksanaan event Nasional ini, tidak boleh bermain-main dengan waktu apalagi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
"Semua orang di luar sana sudah sangat antusias dengan penyelenggaraan PON di Papua, publikasi sudah tersebar. Bagaimana dengan kesiapan fasilitas yang akan digunakan," ujarnya.
Dikatakannya, PON XX di Papua adalah agenda Nasional, dan anggarannya telah diberikan kepada penyelenggara sebagai tuan rumah pelaksanaan. PB PON XX harus lebih giat lagi untuk turun secara langsung ke Sub PB sebagai cluster penyelenggara guna memastikan semua pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan, bagaimana prosesnya, apa kendala yang dihadapi, kenapa pekerjaannya tidak tuntas dikerjakan.
"Panitia besar bersama Pansus Dewan yang terbentuk seharusnya intens turun ke lapangan untuk memastikan semua bidang yang bekerja. Tidak ada waktu lagi, apalagi saling melempar tanggung jawab dan mencari kesalahan, " ucapnya.
Lihat Juga :
