9 Kadis Akan Kehilangan Jabatan saat Perampingan OPD Bulukumba
Minggu, 15 Agustus 2021 - 14:52 WIB
loading...
Sebanyak sembilan kepala dinas terancam kehilangan jabatan saat perampingan OPD di Lingkup Pemkab Bulukumba. Foto: Ilustrasi
A
A
A
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba , bakal melebur sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari 36 OPD, nantinya bakal tersisa sebanyak 27 OPD saja.
Peleburan tersebut akan berdampak pada 9 Kepala Dinas (Kadis) dan Sekretaris Dinas yang akan hilang jabatan. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulukumba , Anand Gaffar, mengatakan jika saat ini agenda peleburan tersebut telah masuk ke tahap akhir.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Bulukumba Maksimalkan Pembahasan RPJMD
Meski demikian, Anand Gaffar mengaku belum mengetahui jumlah pasti berapa jabatan yang akan hilang.
”Yang pasti perampingan ini, sembilan kadis (kepala dinas) dan juga sekretarisnya akan hilang jabatanya,” kata Anand Gaffar, Minggu, (15/08/2021).
Sedangkan untuk eselon III dan IV, Anand Gaffar , belum bisa memastikan rencana penggantian. Pasalnya dari OPD yang dilebur nantinya akan dilihat kembali setelah penetapannya.
"Nanti akan ditindaklanjuti dengan Perda bersama Peraturan Bupati (Perbup) terkait Sturuktur Organisasi dan Perangkat Kerja (SOTK)," jelasnya.
Peleburan tersebut akan berdampak pada 9 Kepala Dinas (Kadis) dan Sekretaris Dinas yang akan hilang jabatan. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Bulukumba , Anand Gaffar, mengatakan jika saat ini agenda peleburan tersebut telah masuk ke tahap akhir.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Bulukumba Maksimalkan Pembahasan RPJMD
Meski demikian, Anand Gaffar mengaku belum mengetahui jumlah pasti berapa jabatan yang akan hilang.
”Yang pasti perampingan ini, sembilan kadis (kepala dinas) dan juga sekretarisnya akan hilang jabatanya,” kata Anand Gaffar, Minggu, (15/08/2021).
Sedangkan untuk eselon III dan IV, Anand Gaffar , belum bisa memastikan rencana penggantian. Pasalnya dari OPD yang dilebur nantinya akan dilihat kembali setelah penetapannya.
"Nanti akan ditindaklanjuti dengan Perda bersama Peraturan Bupati (Perbup) terkait Sturuktur Organisasi dan Perangkat Kerja (SOTK)," jelasnya.
Lihat Juga :
