Kejar Herd Immunity Akhir 2021, Ridwan Kamil Minta 15 Juta Dosis Vaksin per Bulan

"Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE, sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis, tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik," katanya.

Selain itu, Kang Emil juga meminta kejelasan data terkait masyarakat yang divaksin bukan di tempat asalnya, contohnya warga non-Jabar yang divaksin di Kota Bandung.

"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi miss-data," katanya.

"Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP. Dari data BPS, ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat, tapi vaksinnya di Jawa Barat," tambah Kang Emil.

Terakhir, Kang Emil mengusulkan agar tenaga kesehatan di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi. Menurutnya, hal itu membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas menurun.

"Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin," ucapnya.

"Sehingga targetnya seolah under perform, padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya jika ada kegiatan non-rutin yang sentra vaksin, kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas," kata Kang Emil.