Kejar Herd Immunity Akhir 2021, Ridwan Kamil Minta 15 Juta Dosis Vaksin per Bulan
Selasa, 10 Agustus 2021 - 10:27 WIB
loading...
Gubernur Jabar Ridwan Kamil
A
A
A
BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memasok 15 juta dosis vaksin COVID-19 per bulan, agar target kekebalan kelompok atau herd immunity di Jabar dapat terealisasi pada akhir 2021.
"Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan," kata Ridwan Kamil dalam Vicon Audit Stok Vaksin Opname Vaksin COVID-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (9/8/2021).
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengusulkan beberapa hal, agar pelaksanaan dan pendataan vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal.
"Usulan pertama mengenai data vaksin COVID-19 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat," sebut Kang Emil.
Baca juga: Kejar Herd Immunity, Kang Emil Luncurkan Sentra Vaksinasi Silih Tulungan
Pada prinsipnya, kata Kang Emil, Pemprov Jabar mengapresiasi stakeholders yang membantu dengan berinisiatif menggelar sentra-sentra vaksin di kabupaten/kota. Namun, datanya perlu lebih dirapihkan agar kelompok sasaran tercatat di tingkat provinsi.
Oleh karena itu, Kang Emil meminta agar data dari sentra-sentra vaksin yang digelar atas inisiatif stakeholders dilaporkan juga oleh panitia atau lembaga inisiator melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).
SMILE merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk memantau secara real time logisitik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin dari tingkat provinsi hingga puskesmas dan rumah sakit.
"Biar mudah dalam kejernihan data. Mau jenis apapun vaksinnya, kalau boleh melewati provinsi, sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan," jelasnya.
Kang Emil pun mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin 100 persen juga bisa menggunakan data SMILE.
"Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE, sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis, tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik," katanya.
Selain itu, Kang Emil juga meminta kejelasan data terkait masyarakat yang divaksin bukan di tempat asalnya, contohnya warga non-Jabar yang divaksin di Kota Bandung.
"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi miss-data," katanya.
"Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP. Dari data BPS, ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat, tapi vaksinnya di Jawa Barat," tambah Kang Emil.
Terakhir, Kang Emil mengusulkan agar tenaga kesehatan di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi. Menurutnya, hal itu membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas menurun.
"Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin," ucapnya.
"Sehingga targetnya seolah under perform, padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya jika ada kegiatan non-rutin yang sentra vaksin, kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas," kata Kang Emil.
"Kami per bulannya membutuhkan 15 juta dosis sampai Desember. Total 76 juta dosis untuk 37 juta sasaran bisa dilaksanakan," kata Ridwan Kamil dalam Vicon Audit Stok Vaksin Opname Vaksin COVID-19 bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Pandjaitan dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (9/8/2021).
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu mengusulkan beberapa hal, agar pelaksanaan dan pendataan vaksinasi COVID-19 di Jabar berjalan optimal.
"Usulan pertama mengenai data vaksin COVID-19 yang didistribusikan oleh pemerintah pusat," sebut Kang Emil.
Baca juga: Kejar Herd Immunity, Kang Emil Luncurkan Sentra Vaksinasi Silih Tulungan
Pada prinsipnya, kata Kang Emil, Pemprov Jabar mengapresiasi stakeholders yang membantu dengan berinisiatif menggelar sentra-sentra vaksin di kabupaten/kota. Namun, datanya perlu lebih dirapihkan agar kelompok sasaran tercatat di tingkat provinsi.
Oleh karena itu, Kang Emil meminta agar data dari sentra-sentra vaksin yang digelar atas inisiatif stakeholders dilaporkan juga oleh panitia atau lembaga inisiator melalui aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik).
SMILE merupakan aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk memantau secara real time logisitik rantai dingin vaksin dan penyimpanannya di seluruh titik penyedia vaksin dari tingkat provinsi hingga puskesmas dan rumah sakit.
"Biar mudah dalam kejernihan data. Mau jenis apapun vaksinnya, kalau boleh melewati provinsi, sehingga kalau lapor balik ke Pak Menkes, data yang langsung bisa kami pertanggungjawabkan," jelasnya.
Kang Emil pun mendorong vaksinasi yang dilakukan TNI/Polri melalui program Serbuan Vaksin 100 persen juga bisa menggunakan data SMILE.
"Sebagian kegiatan TNI/Polri masih dalam proses pelaporan SMILE, sehingga pencatatan vaksinasi di provinsi belum bisa dikatakan seratus persen akurat. Ada data yang sudah dirilis, tapi ada juga yang belum terlaporkan. Untuk itu kami berharap semua dapat memanfaatkan SMILE dengan lebih baik," katanya.
Selain itu, Kang Emil juga meminta kejelasan data terkait masyarakat yang divaksin bukan di tempat asalnya, contohnya warga non-Jabar yang divaksin di Kota Bandung.
"Kemudian juga ada orang yang ber-KTP Jawa Barat, tapi domisili di provinsi lain. Pertanyaan saya itu dihitung sebagai vaksinnya daerah tersebut tapi sebenarnya warga Jawa Barat. Jangan sampai di lapangan terjadi miss-data," katanya.
"Jawa Barat juga menyuntikkan warga KTP non-Jawa Barat karena vaksin tidak lagi dibatasi oleh KTP. Dari data BPS, ada 3 jutaan orang non-Jawa Barat yang domisilinya di Jawa Barat, tapi vaksinnya di Jawa Barat," tambah Kang Emil.
Terakhir, Kang Emil mengusulkan agar tenaga kesehatan di puskesmas tidak dipinjam untuk kegiatan sentra vaksinasi. Menurutnya, hal itu membuat kinerja tenaga kesehatan di puskesmas menurun.
"Terakhir, puskesmas ini kerjanya luar biasa, tapi sering tertahan oleh sentra vaksin. Tugas utamanya yang rutin akhirnya agak terganggu karena SDM sering dipinjam untuk sentra vaksin," ucapnya.
"Sehingga targetnya seolah under perform, padahal sedang dalam penugasan. Masukan saya jika ada kegiatan non-rutin yang sentra vaksin, kalau bisa SDM-nya jangan mengambil dari puskesmas," kata Kang Emil.
(msd)
Lihat Juga :
