Bulukumba Ajukan Pinjaman ke Pusat untuk Bangun Infrastruktur
loading...
Pemkab Bulukumba mengajukan pinjaman untuk membangun sejumlah infrastruktur. Foto: Ilustrasi/Sindonews
A
A
A
BULUKUMBA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba , mengajukan pinjaman sebesar Rp200 Miliar ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pinjaman Ekonomi Nasional (PEN) di Kemeterian Keuangan RI.
Pengajuan pinjaman itu dibenarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba untuk pembiayaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur sejumlah pasar.
Sekretaris Bappeda Bulukumba , Amran Syaukani mengatakan, Pemkab Bulukumba saat ini baru dalam tahap pengajuan minat.
"Pemkab sisa menunggu keputusan dari kementrian. Karena kita baru sebatas menyampaikan pengajuan dan minat untuk melakukan peminjaman," jelas Amran, Senin, (9/08/2021).
Amran merinci, jika pengusulan anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk proyek renovasi Pasar Sentral Bulukumba, Pasar Tanete, Pasar Kalimporo dan juga lanjutan Pasar Seni Bira.
"Termasuk juga pembangunan Kawasan Pantai Bira , Mal Pelayanan Publik dan revitalisasi Stadion Mini Bulukumba," jelasnya.
Mantan Kasubag Humas Pemkab Bulukumba ini mengaku, proses peminjaman masih panjang. Belum lagi harus dibahas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
"Kalau pinjaman kita disetujui, kita akan diundang untuk memaparkan apa saja perencanaan kita, apa-apa saja yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut," jelas Amran.
Sebelumnya, rencana peminjaman Rp200 Miliar Pemkab Bulukumba menjadi pro kontra. Ada yang menyebut jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba tak dilibatkan dalam prosesnya.
Humas Pemkab Bukukumba , Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, jika Pemkab Bulukumba baru dalam tahap bersurat untuk permohonan pinjaman.
"Ini baru permohonan, masih panjang prosesnya. Tidak langsung disetujui oleh pihak SMI, ada kajian kelayakannya. Berapa dokumen juga belum dipenuhi," jawabnya.
Terkait penyampaian ke DPRD, nanti setelah permohonan ini diterima dan akan dibahas bersama dengan lembaga DPRD.
"Karena skema pinjaman ini akan masuk di APBD, seperti di era bupati Zainuddin Hasan ketika membangun gedung rumah sakit," jelasnya.
Lihat Juga: Pastikan Infrastruktur IKN Berkualitas, PUPR Tingkatkan SDM Konstruksi Nasional Lewat Sertifikasi Onsite
Pengajuan pinjaman itu dibenarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bulukumba untuk pembiayaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur sejumlah pasar.
Sekretaris Bappeda Bulukumba , Amran Syaukani mengatakan, Pemkab Bulukumba saat ini baru dalam tahap pengajuan minat.
"Pemkab sisa menunggu keputusan dari kementrian. Karena kita baru sebatas menyampaikan pengajuan dan minat untuk melakukan peminjaman," jelas Amran, Senin, (9/08/2021).
Amran merinci, jika pengusulan anggaran itu nantinya bakal digunakan untuk proyek renovasi Pasar Sentral Bulukumba, Pasar Tanete, Pasar Kalimporo dan juga lanjutan Pasar Seni Bira.
"Termasuk juga pembangunan Kawasan Pantai Bira , Mal Pelayanan Publik dan revitalisasi Stadion Mini Bulukumba," jelasnya.
Mantan Kasubag Humas Pemkab Bulukumba ini mengaku, proses peminjaman masih panjang. Belum lagi harus dibahas melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD).
"Kalau pinjaman kita disetujui, kita akan diundang untuk memaparkan apa saja perencanaan kita, apa-apa saja yang akan dibiayai melalui anggaran tersebut," jelas Amran.
Sebelumnya, rencana peminjaman Rp200 Miliar Pemkab Bulukumba menjadi pro kontra. Ada yang menyebut jika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba tak dilibatkan dalam prosesnya.
Humas Pemkab Bukukumba , Andi Ayatullah Ahmad menjelaskan, jika Pemkab Bulukumba baru dalam tahap bersurat untuk permohonan pinjaman.
"Ini baru permohonan, masih panjang prosesnya. Tidak langsung disetujui oleh pihak SMI, ada kajian kelayakannya. Berapa dokumen juga belum dipenuhi," jawabnya.
Terkait penyampaian ke DPRD, nanti setelah permohonan ini diterima dan akan dibahas bersama dengan lembaga DPRD.
"Karena skema pinjaman ini akan masuk di APBD, seperti di era bupati Zainuddin Hasan ketika membangun gedung rumah sakit," jelasnya.
Lihat Juga: Pastikan Infrastruktur IKN Berkualitas, PUPR Tingkatkan SDM Konstruksi Nasional Lewat Sertifikasi Onsite
(agn)
Explore More