Pengamat Minta Rencana IPO PT ASDP Persero Dibatalkan
Sabtu, 07 Agustus 2021 - 08:15 WIB
loading...
A
A
A
Lebih parah lagi, ungkap Bambang Haryo, sebagian besar dermaga ASDP dalam kondisi memprihatinkan, misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak, sehingga membahayakan keselamatan penyeberangan. "Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen," terangnya.
Dia mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi sehingga membebani operator dan pengguna angkutan penyeberangan. ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sekitar Rp95/GT per 8 jam.
BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan melampaui tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp3.900, sementara tarif transportasinya Rp3.800. “Boleh saja tarif mahal tapi pelayanan ASDP harus bagus, semua dermaga dan fasilitas yang disediakan dalam keadaan sempurna,” ujar Bambang Haryo.
Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan. Contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60 persen APBN dan 40 persen PMN, begitu juga dermaga lain dan sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah. “ASDP tidak mengembalikan uang negara itu, sementara swasta berinvestasi sendiri tetapi melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 itu semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest. Sebab bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu. “Kalau itu terjadi berarti ASDP menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah. IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat gunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik,” tandasnya.
Dia mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi sehingga membebani operator dan pengguna angkutan penyeberangan. ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sekitar Rp95/GT per 8 jam.
BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan melampaui tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp3.900, sementara tarif transportasinya Rp3.800. “Boleh saja tarif mahal tapi pelayanan ASDP harus bagus, semua dermaga dan fasilitas yang disediakan dalam keadaan sempurna,” ujar Bambang Haryo.
Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan. Contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60 persen APBN dan 40 persen PMN, begitu juga dermaga lain dan sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah. “ASDP tidak mengembalikan uang negara itu, sementara swasta berinvestasi sendiri tetapi melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 itu semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest. Sebab bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu. “Kalau itu terjadi berarti ASDP menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah. IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat gunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik,” tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
