Pengamat Minta Rencana IPO PT ASDP Persero Dibatalkan
Sabtu, 07 Agustus 2021 - 08:15 WIB
loading...
Pengamat sekaligus praktisi industri transportasi logistik nasional, Bambang Haryo Soekartono/Ali Masduki
A
A
A
SURABAYA - Rencana PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) membangun kawasan wisata terpadu dari dana hasil penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) mendapat sorotan tajam dari pengamat sekaligus praktisi industri transportasi logistik nasional, Bambang Haryo Soekartono.
ASDP berencana IPO pada kuartal pertama 2022 dan menargetkan untuk menyedot pendanaan hingga Rp3,25 triliun. Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan bisnis, salah satunya membangun kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City. "Saya khawatir rencana itu membuat ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan," kata Bambang.
Penasihat Utama sekaligus pemilik PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini menyatakan, membangun kawasan wisata dan proyek lain di luar core business akan membuat ASDP tidak fokus dan tidak serius menjalankan tugasnya melayani angkutan penyeberangan. "Sebelum melenceng jauh, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan DPR RI perlu segera mengevaluasi rencana dan kinerja ASDP,” ujarnya, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Pengusaha Jakarta Disekap dan Diculik, Berhasil Lepas Saat Komplotan Pelaku Lengah di Warkop
Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah membidangi Komisi V dan VI ini, ASDP tidak patut menggunakan dana IPO untuk kepentingan atau bisnis lain yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan core business-nya. “Kinerja ASDP di penyeberangan saja belum maksimal, kok mau berbisnis yang lain. Hampir semua lintasan komersial yang dikelola ASDP masih kekurangan dermaga, bahkan kapasitasnya kurang dari 50%. Harusnya fokus bangun dermaga dulu,” tandasnya.
Lebih parah lagi, ungkap Bambang Haryo, sebagian besar dermaga ASDP dalam kondisi memprihatinkan, misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak, sehingga membahayakan keselamatan penyeberangan. "Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen," terangnya.
Dia mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi sehingga membebani operator dan pengguna angkutan penyeberangan. ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sekitar Rp95/GT per 8 jam.
BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan melampaui tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp3.900, sementara tarif transportasinya Rp3.800. “Boleh saja tarif mahal tapi pelayanan ASDP harus bagus, semua dermaga dan fasilitas yang disediakan dalam keadaan sempurna,” ujar Bambang Haryo.
Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan. Contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60 persen APBN dan 40 persen PMN, begitu juga dermaga lain dan sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah. “ASDP tidak mengembalikan uang negara itu, sementara swasta berinvestasi sendiri tetapi melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 itu semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest. Sebab bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu. “Kalau itu terjadi berarti ASDP menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah. IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat gunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik,” tandasnya.
ASDP berencana IPO pada kuartal pertama 2022 dan menargetkan untuk menyedot pendanaan hingga Rp3,25 triliun. Dana itu akan dipakai untuk mengembangkan bisnis, salah satunya membangun kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City. "Saya khawatir rencana itu membuat ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan," kata Bambang.
Penasihat Utama sekaligus pemilik PT Dharma Lautan Utama (DLU) ini menyatakan, membangun kawasan wisata dan proyek lain di luar core business akan membuat ASDP tidak fokus dan tidak serius menjalankan tugasnya melayani angkutan penyeberangan. "Sebelum melenceng jauh, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan DPR RI perlu segera mengevaluasi rencana dan kinerja ASDP,” ujarnya, Jumat (6/8/2021).
Baca juga: Pengusaha Jakarta Disekap dan Diculik, Berhasil Lepas Saat Komplotan Pelaku Lengah di Warkop
Menurut anggota DPR RI periode 2014-2019 yang pernah membidangi Komisi V dan VI ini, ASDP tidak patut menggunakan dana IPO untuk kepentingan atau bisnis lain yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan core business-nya. “Kinerja ASDP di penyeberangan saja belum maksimal, kok mau berbisnis yang lain. Hampir semua lintasan komersial yang dikelola ASDP masih kekurangan dermaga, bahkan kapasitasnya kurang dari 50%. Harusnya fokus bangun dermaga dulu,” tandasnya.
Lebih parah lagi, ungkap Bambang Haryo, sebagian besar dermaga ASDP dalam kondisi memprihatinkan, misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak, sehingga membahayakan keselamatan penyeberangan. "Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen," terangnya.
Dia mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi sehingga membebani operator dan pengguna angkutan penyeberangan. ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sekitar Rp95/GT per 8 jam.
BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan melampaui tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp3.900, sementara tarif transportasinya Rp3.800. “Boleh saja tarif mahal tapi pelayanan ASDP harus bagus, semua dermaga dan fasilitas yang disediakan dalam keadaan sempurna,” ujar Bambang Haryo.
Dia menambahkan, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan. Contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60 persen APBN dan 40 persen PMN, begitu juga dermaga lain dan sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah. “ASDP tidak mengembalikan uang negara itu, sementara swasta berinvestasi sendiri tetapi melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 itu semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.
Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest. Sebab bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu. “Kalau itu terjadi berarti ASDP menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah. IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat gunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik,” tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
