Mengarus Utamakan Toleransi, Masyarakat Harus Dapat Informasi Keberagaman

KemudianIslam garis keras juga intoleran kepada umat beragama lain. Menurutnya, ini terutama terjadi kepada kelompok-kelompok agama yang konservatif dan garis keras.

"Nah kalau orangitutidak merasa terancam hidupnyadan terlihatdamai, maka intoleransi itu tidak akan terjadi. Begitu juga kalau dia tidak memiliki rasa kebencian kepada yang lain, tentu intoleran itujugatidak akan terjadi," ungkapnya

Terlebih ia mengatakan ada juga faktor politisasi, persaingan elit politik yang menggunakan ketidaksukaan di masyarakat itu untuk menarik dukungan. Karena menurutnya, cara paling mudah mencari dukungan adalah menggunakan cara paling primordial terutama etnis, agama atau kelas sosial. Karena itu bisa menarik sentimen di masyarakat.

"Untuk mencegahnya salah satunya bisa dengan menggunakan penegakan hukum bagi tindakan intoleransi dengan bobot yang sangat berbahaya. Sampai menimbulkan kekerasan misalnya. Atau tokoh agama atau pejabat publik, berpidato di depan massa banyak lalu melakukan ujaran kebencian atau kata-kata yang bisa melegitimasi kekerasan itu bisa dikenakan penegakan hukum,"kata alumni bidang Komunikasi Penyiaran Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini.

Menurutnya, bagi yang bobot kasusnya berat harus ditangani oleh hukum dan kalau tidak terlalu berat bisa dilakukan pecegahan dengan dilakukan dialog. Kemudian ia juga menambahkan bahwa cara mengarusutamakan toleransi bisa melalui informasi. Karena intoleransi ini bisa terjadi juga karena informasi yang dimiliki ini terbatas atau kurang.

"Contoh soal Baha'i, kenapa mereka merasa Baha’isesat? Karena mereka merasa tidak tahu bahwa sebetulnya Baha'i sudah tumbuh lama di Indonesia. Lalu sekarang tiba-tiba informasi itu mereka baru tahu, dan mereka sebut itu agama baru," tutur Alamsyah.

Alamsyah menyebut bahwa penyebaran informasi ini perlu melalui media mainstream, media sosial, tokoh agama dan juga pemerintah. Sebab pemerintah adalah sumber informasi yang resmi dan lebih banyak didengar oleh masyarakat.

"Mungkin butuh tokoh agama yang lebih dekat dengan masyarakat. Bisa juga dengan pendekatan lokal, bisa denganDesa Damai misalnya atauDesa Pancasila,” ujarnya.