Perpanjangan PPKM Level 4 di Kota Makassar Tunggu Instruksi Mendagri

MAKASSAR - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 berakhir hari ini, Senin (2/8/2021). Pemerintah hingga kini belum mengumumkan kabijakan perpanjangan.

Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku masih belum mendapatkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) ihwal perpanjangan PPKM Level 4.

"Belum (kabar perpanjangan PPKM), tergantung evaluasi nanti, tapi semua, segala sesuatu kita persiapkan besok. Kita tunggu pemerintah pusat," ujar Danny.

Meskipun masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ), Danny mengatakan telah mempertimbangkan rumusan perpanjangan PPKM, termasuk rencana relaksasi ekonomi.



Hanya saja, melihat eskalasi Covid-19 selama empat hari terkahir yang terus melonjak, yaitu mencapai 413 kasus pada Jumat (30/8/2021), penerapan protokol kesehatan harus dipastikan maksimal untuk menghindari penambahan kasus.

"Jadi sebenarnya agak naik lagi, biasanya kan 200 sampai 300 kasus saja," ucapnya.

Salah satu cara untuk menekan angka peningkatan kasus positif Covid-19 tersebut adalah mempertimbangkan pemberlakuan sweeping antigen bagi seluruh masyarakat yang bepergian di jalan. Hal itu dinilai bisa mempercepat deteksi Covid-19.

"Kalau dilihat ini eskalasi naik, tentunya banyak hal yang harus kita lakukan demi perlindungan, termasuk misalnya kalau memungkinkan kayak sweeping antigen. Semua yang jalan kita coba antigen," terangnya.

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar , Ray Suryadi Arsyad mendukung rencana pemberian relaksasi ekonomi oleh Pemkot Makassar.



Dia bahkan meminta agar relaksasi ekonomi tak hanya menyasar UMKM, tapi juga pusat perbelanjaan dan badan usaha besar lainnya.

"Mal ini banyak orang bekerja di dalam semestinya jangan membedakan. Karena nda ada ji bedanya. Harusnya mal buka saja karena ekonomi harus berputar," terang dia.

Ray menilai anggaran Covid-19 yang mencapai ratusan miliar rupiah sebaiknya dialokasikan juga untuk pemberian relaksasi ekonomi. "Harapan kita sebenarnya lebih baik seperti ini, daripada jumlah anggaran Rp370 miliar, dipergunakan untuk yang lain," pungkas legisalator Demokrat tersebut.