Optimalkan Vaksinasi, Wakil Bupati Blitar Minta Tambahan Vaksin ke Ketua DPD RI

BLITAR - Wakil Bupati Rahmat Santoso meminta tambahan vaksin ke Ketua DPD RI, La Nyalla Mahmud Mattalitti. Tambahan vaksin itu diharapkan mampu mengoptimalkan program vaksinasi di wilayah Blitar.

"Kami berharap, Kabupaten Blitar yang saat ini masuk 10 besar daerah dengan partisipasi tinggi dalam program vaksinasi pemerintah pusat ini bisa terus ditingkatkan agar seluruh warga dapat vaksin. Untuk di Kabupaten Blitar, untuk penduduk usia di atas 12 tahun sudah mencapai 300.321 warga atau 31,2 persen," katanya saat di Surabaya, Rabu (28/7/2021).

Lebih lanjut Rahmat mengatakan, capaian penggunaan vaksin untuk wilayah Kabupaten Blitar saat ini sudah cukup bagus jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun, saat ini pelaksanaannya sedikit tersendat karena jumlah stok vaksin di Kabupaten Blitar berkurang.

Adapun target sasaran vaksinasi di Kabupaten Blitar sebanyak 237.671 orang. Dengan rincian 3.123 orang SDM Kesehatan, 51.227 orang petugas pelayan publik, serta 183.321 orang lansia.

Baca juga: COVID-19 di Malang Terus Bertambah, 10 Ribu Liter Disinfektan Disemprotkan Setiap Harinya

"Saat ini kami minta dukungannya berupa penambahan vaksin bagi masyarakat Kabupaten Blitar. Dengan adanya penambahan vaksin itu dapat dipakai untuk memperkuat imun masyarakat Kabupaten Blitar," ujar Rahmat.

Terkait jumlah vaksin yang diminta ke pemerintah melalui Ketua DPD RI tersebut, Rahmat mengatakan jumlahnya sebanyak mungkin. Sehingga mencukupi untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Karena jumlah stok vaksin menipis, Rahmat meminta kepada masyarakat Kabupaten Blitar agar bersabar. "Kami saat ini sedang berusaha mencari tambahan vaksin ke pemerintah pusat," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti berjanji akan membantu Pemkab Blitar, untuk mencapai target vaksinasi 960.000 warganya. Dari hasil peninjauan dan pengawasan yang telah dia lakukan, mantan Ketua Umum PSSI ini mengakui masih banyak terjadi kekurangan vaksin, nanti akan dilaporkan ke pusat. “Mengenai aturan pelaksanaan vaksinasi, mengikuti apa yang sudah ditetapkan pemerintah saja,” lanjut Nyalla