To' Lemo di Kabupaten Luwu Jadi Desa Pengawasan Pemilu
Selasa, 27 Juli 2021 - 18:12 WIB
loading...
Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi saat sosialisasi desa pengawasan pemilu di Desa To Lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu Selasa (27/7). Foto: Humas Bawaslu Sulsel
A
A
A
LUWU - Ketua Bawaslu Sulsel , Laode Arumahi membuka secara resmi sosialisasi desa pengawasan pemilu di Desa To' Lemo, Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu Selasa (27/7). Sosialisasi ini dalam rangka pencanangan desa sadar pengawasan dan anti politik uang.
Selain Laode Arumahi, hadir juga anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi dan Kasek Bawaslu Sulsel, Jalaluddin. Selain itu Ketua dan anggota Bawaslu Luwu Asriani Baharuddin, Kaharuddin A dan Sam Abdi, serta Kades dan warga Desa To' Lemo.
Baca juga:Bawaslu Sulsel Ingatkan Bahaya Politik Uang kepada Pemilih Pemula
Arumahi menjelaskan, konstitusi negara melalui amandemen mempertegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Kedaulatan ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat.
"Kedaulatan ini juga dapat dilihat dari proses demokrasi yang bersifat memberikan amanah kekuasaan pada orang tertentu. Seperti pada pilpres, pilcaleg, pilkada hingga pilkades," katanya.
Arumahi bilang, sekalipun hal ini normal, namun tetap ada kendala yang merusak proses demokrasi. Seperti praktik politik uang. Efek negatif dari hal ini membuat pemimpin yang terpilih tidak lagi mandiri.
"Sehingga proses dalam pemerintahan bukan lagi partisipasi masyarakat, tapi berdasarkan tawar menawar dari proses demokrasi yang didasarkan pada politik uang," ujarnya.
Baca juga:Audiensi ke Bawaslu Sulsel, DPRD Luwu Bahas Anggaran Pilkada
Dia mengajak masyarakat untuk tidak berhenti dan selalu berusaha membangun kesadaran bersama dalam memperbaiki demokrasi. Serta menolak berbagai hal terkait dengan politik uang.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel , Jalaluddin menuturkan, sosialisasi dan pencanangan desa sadar pengawasan ini bertujuan untuk menguatkan SDM masyarakat. "Serta membangun kesadaran mental dalam menolak politik uang," sebutnya.
Sementara itu Kades To' Lemo, Udding berharap kegiatan ini dapat memberi hal positif pada masyarakat. Kondisi masyarakat bisa aman terkendali dengan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah.
"Demikian pula dalam pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat. Hingga perlu ada kesadaran secara kolektif untuk menjaga stabilitas dalam pesta demokrasi," papar Udding.
Baca juga:Komisioner dan Staf di Bawaslu Sulsel Lakukan Swab Test
Udding menjelaskan, pembangunan bukan hanya persoalan dari fisik tapi juga membangun kapasitas dan pengetahuan terhadap sesuatu hingga memberi sebuah nilai. Salah satunya melalui kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu .
"Lewat kegiatan ini masyarakat bisa memahami dan terbangun kesadaran untuk melakukan pengawasan secara mandiri dalam menjaga proses demokrasi," tutupnya.
Selain Laode Arumahi, hadir juga anggota Bawaslu Sulsel Amrayadi dan Kasek Bawaslu Sulsel, Jalaluddin. Selain itu Ketua dan anggota Bawaslu Luwu Asriani Baharuddin, Kaharuddin A dan Sam Abdi, serta Kades dan warga Desa To' Lemo.
Baca juga:Bawaslu Sulsel Ingatkan Bahaya Politik Uang kepada Pemilih Pemula
Arumahi menjelaskan, konstitusi negara melalui amandemen mempertegas bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD. Kedaulatan ini berarti kekuasaan berada di tangan rakyat.
"Kedaulatan ini juga dapat dilihat dari proses demokrasi yang bersifat memberikan amanah kekuasaan pada orang tertentu. Seperti pada pilpres, pilcaleg, pilkada hingga pilkades," katanya.
Arumahi bilang, sekalipun hal ini normal, namun tetap ada kendala yang merusak proses demokrasi. Seperti praktik politik uang. Efek negatif dari hal ini membuat pemimpin yang terpilih tidak lagi mandiri.
"Sehingga proses dalam pemerintahan bukan lagi partisipasi masyarakat, tapi berdasarkan tawar menawar dari proses demokrasi yang didasarkan pada politik uang," ujarnya.
Baca juga:Audiensi ke Bawaslu Sulsel, DPRD Luwu Bahas Anggaran Pilkada
Dia mengajak masyarakat untuk tidak berhenti dan selalu berusaha membangun kesadaran bersama dalam memperbaiki demokrasi. Serta menolak berbagai hal terkait dengan politik uang.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sulsel , Jalaluddin menuturkan, sosialisasi dan pencanangan desa sadar pengawasan ini bertujuan untuk menguatkan SDM masyarakat. "Serta membangun kesadaran mental dalam menolak politik uang," sebutnya.
Sementara itu Kades To' Lemo, Udding berharap kegiatan ini dapat memberi hal positif pada masyarakat. Kondisi masyarakat bisa aman terkendali dengan adanya peran serta masyarakat dan pemerintah.
"Demikian pula dalam pengawasan pemilu yang melibatkan masyarakat. Hingga perlu ada kesadaran secara kolektif untuk menjaga stabilitas dalam pesta demokrasi," papar Udding.
Baca juga:Komisioner dan Staf di Bawaslu Sulsel Lakukan Swab Test
Udding menjelaskan, pembangunan bukan hanya persoalan dari fisik tapi juga membangun kapasitas dan pengetahuan terhadap sesuatu hingga memberi sebuah nilai. Salah satunya melalui kegiatan yang dilaksanakan Bawaslu .
"Lewat kegiatan ini masyarakat bisa memahami dan terbangun kesadaran untuk melakukan pengawasan secara mandiri dalam menjaga proses demokrasi," tutupnya.
(luq)
Lihat Juga :
